Breaking News:

Bacakan Eksepsi, Pengacara Pejabat Dinkes Banten Sebut Ada Rekayasa Hukum di Kasus Korupsi Masker

Sidang pokok perkara dugaan kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menjerat terdakwa Lia Susanti, kembali digelar

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
TribunBanten.com/Ahmad Tajudin
sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan masker yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR kelas 1A Serang 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Sidang pokok perkara dugaan kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menjerat terdakwa Lia Susanti, kembali digelar.

Sidang digelar di Gedung Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR kelas 1A Serang, Rabu (4/8/2021).

Sidang beragenda pembacaan naskah eksepsi atau tanggapan terhadap surat dakwaan.

Dalam isi eksepsi tersebut kuasa hukum Lia Susanti, Basuki Utomo membacakan sejumlah poin keberatan terhadap surat dakwaan.

Baca juga: Kasus Korupsi Masker, Kadinkes Banten Terpaksa Ubah RAB Pengadaan Masker Akibat Kondisi Darurat

Baca juga: Fakta Sidang Kasus Korupsi Masker: Saksi Ungkap Ada Pesan WA dari Terdakwa Atas Perintah Kadinkes

Pertama, kuasa hukum menilai pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara Lia Susanti.

"Menurut ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP telah menentukan, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”, ujar Basuki Utomo bersama tim kuasa hukum lainnya saat dipersidangan.

Kedua, surat dakwaan dianggap obscuur libel (dakwaan kabur).

Di mana JPU pada isi dakwaanya terkait identitas diri Terdakwa yang menyebutkan Perum Banjarsari Permai Blok C.6 Nomor : 9 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Kota
Serang.

Dinilai tidak sesuai Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yaitu Komp. Banjarsari Permai Blok C6 No.09, RT 003 RW 012, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

"Hal tersebut termasuk dalam kategori tidak memenuhi Syarat Formil” ujarnya.

Ketiga, mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi

Menurut kuasa hukum, perbuatan terdakwa bukanlah termasuk kualifikasi tindak pidana korupsi.

"Tetapi lebih tepat dikualifisir sebagai delik pemalsuan yang merupakan domain tindak pidana umum, dengan alasan perbuatan terdakwa yang diuraikan JPU," ujarnya.

Baca juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Masker Hadirkan 3 Saksi, Ungkap Soal Awal Mula Pengadaan Masker

Baca juga: Pakai Baju Serba Pink, Kepala Dinas Kesehatan Banten Hadir Dalam Sidang Kasus Korupsi Masker

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved