Breaking News:

Ombudsman Nilai Sertifikat Vaksin syarat SKCK di Polres Metro Tangerang Kota tindakan Diskriminatif

Dedy menilai, aturan tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada korelasi antara SKCK dengan Sertifikat vaksin.

Editor: Yudhi Maulana A
TRIBUNBANTEN/MILDANIATI
ILUSTRASI - Peserta vaksinasi memadati Klinik Bhayangkara Biddokes-Polda Banten, jalan Ki Masjong no 2 Serang, pada Selasa (3/8/2021) 

TRIBUNBANTEN.COM - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan mengatakan bahwa sertifikat vaksin yang digunakan sebagai syarat dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisan ( SKCK) di Polres Metro Tangerang Kota dinilai diskriminatif.

Dedy menilai, aturan tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada korelasi antara SKCK dengan Sertifikat vaksin.

Sampai saat ini, pihaknya belum menemukan terkait aturan yang mewajibkan setiap orang/ pemohon SKCK wajib melampirkan sertifikat Vaksin sebagai Syarat untuk mengurus dan mendapatkan SKCK.

"walaupun mungkin tujuan Polres Metro Tangerang Kota mencantumkan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan SKCK untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity (Kekebalan kelompok), tetapi hal ini harus didukung oleh landasan hukum yang jelas, karena selama ini dasar hukum pengurusan SKCK tidak mencantumkan Sertifikat vaksin sebagai persyaratan dalam pengurusan SKCK," ujar Dedy dalam siaran pers yang diterima TribunBanten.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Apakah Telat Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Penjelasannya

Dedy menjelaskan, memang Polres Metro Tangerang Kota merupakan instansi vertikal dimana setiap ketentuan dan pelaksanaan kebijakannya harus tunduk dan patuh pada instansi di atasnya dalam hal ini Mabes Polri.

Namun sampai saat ini belum ada peraturan baru yang menggantikan Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara penerbitan SKCK.

Dedy berharap masyarakat tidak dirugikan dengan adanya diskresi yang tidak memiliki dasar yang kuat, hal ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam bentuk tindakan diskriminatif, dan bisa juga diduga merupakan penyimpangan proses.

Dedy berharap bahwa Polres Metro Tangerang Kota dapat menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana dalam menerapkan sebuah aturan.

"Alangkah lebih baik Polres Metro Tangerang Kota melakukan edukasi edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya vaksinasi sebagai salah satu cara dalam memutus mata rantai Covid-19 dan membentuk herd immunity," tutup Dedy.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved