Breaking News:

Tok! Pilkades Serentak di Pandeglang Kembali Diundur Hingga 17 Oktober

Doni mengatakan, semua pihak, termasuk calon kepala desa, harus menerima dan menjalankan keputusan penundaan Pilkades Serentak ini.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
TribunBanten.com/Desi Purnamasari
Ratusan bakal calon kepala desa mengikuti seleksi tes tertulis yang digelar panitia Pilkades Serentak Kabupaten Serang. 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali menunda pelaksanaan Pilkades Serentak di Pandeglang hingga dua bulan ke depan atau 17 Oktober 2021.

Keputusan ini mengikuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tentang Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar-Waktu (PAW) pada masa pandemi Covid-19, tertanggal 9 Agustus 2021.

Surat tersebut diterbitkan menindaklanjuti arahan Presiden menyusul meningkatnya angka penyebaran kasus Covid-19 secara nasional akibat adanya varian delta.

"Kami baru dapat instruksi dari Mendagri yang isinya meminta penundaan pilkades sampai dua bulan ke depan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Instruksi Mendagri, Pilkades Serentak Kabupaten Serang Diundur Selama 2 Bulan

Sebelumnya, Pemkab Pandeglang telah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Serentak di 206 desa di Pandeglang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2021.

Penundaan Pilkades Serentak di Kabupaten Pandeglang juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia yang akan menggelar pilkades serentak.

Dan penundaan ini adalah untuk ke sekian kalinya.

Doni mengatakan, semua pihak, termasuk calon kepala desa, harus menerima dan menjalankan keputusan penundaan Pilkades Serentak ini.

Baca juga: Mal Cilegon Hanya Buka Sebagian, Pedagang HP Tumpah Ruah Turun Bak Pedagang Kaki Lima

Ia pun meminta kepada para calon kepala desa untuk tetap bersabar untuk menunggu pelaksanaan Pilkades Serentak hingga 17 Oktober 2021 mendatang.

"Namanya regulasi tetap kita harus taati sama-sama. Saat kita paksakan, akan ada risiko besar karena bisa saja dari pemerintah tidak akan mengakui hasil pemilihannya," tegasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved