Siapkan Anggaran Kesehatan Rp 255,3 Triliun di RAPBN 2022, Pengendalian Covid-19 Jadi Fokus Utama

TRIBUNBANTEN.COM - Pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan dampak ekonomi masih menjadi perhatian pemerintah.

Kebijakan fiskal 2022 akan tetap ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, pada Senin (16/8/2021).

"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46," kata Jokowi di Gedung DPR, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Mengenal Suku Baduy yang Pakaian Adatnya Dipakai Jokowi, Menjunjung Tinggi Keharmonisan Alam

Baca juga: Presiden Jokowi Kenakan Ikat Kepala Bercorak Biru Hingga Tas Jerami Khas Suku Baduy, Ini Artinya

Berbagai target angka tersebut didukung dengan pada 2022 Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun. Anggaran ini meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Presiden mengatakan ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu fokus ketiga dalam APBN 2022 yakni memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Baca juga: Baju Serba Hitam Suku Baduy Luar yang Dipakai Jokowi Disebut Busana Kelelawar, Ternyata Ini Artinya

Baca juga: Mengenal Jamang Sangsang, Pakaian Adat Suku Baduy yang Dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan.