Breaking News:

Di Hadapan Anggota DPRD Cilegon, Kadindik Akomodir Tuntutan Ratusan Guru Honorer

Ismatullah mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan perubahan status kepegawaian guru honorer ini kepada Wali Kota dan Waki Wali Kota Cilegon,

Penulis: Khairul Ma'arif | Editor: Abdul Qodir
TribunBanten.com/Khairul Ma'arif
Guru honorer asal Cilegon mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (23/8/2021) 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Khairul Ma'arif

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Dinas Pendidikan Kota Cilegon memenuhi tuntutan ratusan guru honorer yang berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) menjadi guru tenaga kerja kontrak (TKK).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, II, III dan IV dengan Disdik Kota Cilegon dan perwakilan forum guru honorer di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (23/8/2021).

Perwakilan guru honorer datang dari Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer (FKGTH) dan Forum Komunikasi Guru Madrasah Honorer (FKGMH). Pimpinan DPRD Kota Cilegon turut hadir di rapat tersebut.

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, II, III dan IV dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah dan perwakilan forum guru honorer, FKGTH dan FKGMH, di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (23/8/2021).
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, II, III dan IV dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah dan perwakilan forum guru honorer, FKGTH dan FKGMH, di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (23/8/2021). (TribunBanten.com/Khairul Ma'arif)

Ismatullah mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan perubahan status kepegawaian guru honorer ini kepada Wali Kota dan Waki Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, Kepala Bapenda, dan Kepala BKPP.

"Sebatas itu yang dapat kami akomodir saat ini tentunya sesuai data diberikan oleh FKGTH," kata Ismatullah dalam rapat.

"Jadi, kami sudah mengusulkan ini untuk disikapi dan direalisasikan atau tidak kami belum mendapat informasi yang pasti," sambungnya.

Baca juga: Gaji Tak Sampai Rp 1 Juta Per Bulan, Guru Honorer di Cilegon Datangi Kantor DPRD

Ismatullah mengatakan pihaknya menyadari pengangkatan guru honorer menjadi TKK sangat penting karena kecerdasan penerus bangsa di tangan para guru bergaji minim.

Guru honorer asal Cilegon mendatangi kantor DPRD Cilegon menuntut agar status tenaga kontrak sukarela (TKS) naik menjadi tenaga kerja kontrak (TKK)
Guru honorer asal Cilegon mendatangi kantor DPRD Cilegon menuntut agar status tenaga kontrak sukarela (TKS) naik menjadi tenaga kerja kontrak (TKK) (TribunBanten.com/Khairul Ma'arif)

Ismatullah meminta kepada para guru honorer untuk bersabar terlebih dahulu.

Dalam rapat itu, perwakilan Komunikasi Guru Madrasah Honorer mengeluhkan minimnya kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk posisi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Atas keluhan itu, Ismatullah hanya menyampaikan minta maaf.

"Sebenarnya kuota yang sudah kami ajukan lengkap semuanya. Namun, ternyata kuota yang muncul non-PAI. Tapi, kami tidak ada niatan seperti ini, ini murni karena keterbatasan kami sendiri," ujarnya.

Baca juga: Cerita Pak Somy 16 Tahun Jadi Guru Honorer, Gaji Rp 700 Ribu Sebulan dan Nyambi Jualan Bakpao

Baca juga: Viral Kisah Pemuda Diterima Bintara Polri, Jadi Driver Ojol Hingga Kuli Bangunan Demi Bantu Orangtua

Ismatullah meyakinkan dirinya selaku Kadindik akan mengawal pengadaan PPPK tahun 2022, khususnya kuota guru PAI.

Ismatullah menegaskan Dindik Kota Cilegon bukan tidak memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal karena banyaknya regulasi.

"Total ada 423 guru honorer yang sudah mendapat sertifikasi yang uangnya langsung ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing," tegasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved