Breaking News:

Marak Peredaran Barang Ilegal, Perlu Komitmen dalam Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum diminta menegakkan aturan terhadap peredaran barang illegal berbagai merek atau black market.

Editor: Glery Lazuardi
Warta Kota/Angga Bhagya
Polisi memperlihatkan barang bukti dari penangkapan sejumlah tersangka saat rilis pengungkapan kasus fintech ilegal di Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat. 

TRIBUNBANTEN.COM - Aparat penegak hukum diminta menegakkan aturan terhadap peredaran barang illegal berbagai merek atau black market.

Indonesia sudah mempunyai aturan hukum berupa Pasal 103 huruf (d) juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean. Regulasi ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

"Apabila peristiwa penyelundupan barang ilegal dibiarkan terus menerus, sama saja artinya membajak penerimaan negara,” kata Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Sipil Indonesia (Permasi) Muqoddar, dalam keterangan yang diterima wartawan, pada Senin (23/8/2021).

Baca juga: Penjelasan Buya Yahya soal Hukum Menggelar Syukuran 4 Bulan atau 7 Bulan Kehamilan, Bolehkah?

Baca juga: Polri Pastikan Tidak Proses Hukum Kasus Mural 404: Not Found, Irjen Argo: Itu Bentuk Ekspresi!

Namun, kata dia, sejauh ini penegakan aturan hukum itu belum secara maksimal diterapkan.

Dia mencontohkan vonis bebas terhadap bos PS Store, PS.

Pada 10 Agustus 2020, PS didakwa melakukan tindak pidana karena menimbun dan menjual barang impor ilegal dengan bukti 191 ponsel yang disita dari tiga gerai PS Store di beberapa lokasi.

Dari situ, pihak Bea dan Cukai melacak kerugian negara, dengan total Rp 26.332.919 dari segi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas terhadap PS.

Hakim menilai PS tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Perbuatan yang dimaksud adalah menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Baca juga: Tak Terima Anaknya Dianiaya Habib Bahar, Ibunda Ryan Jombang Menuntut Proses Hukum

Baca juga: Meski Sudah Minta Maaf dan Dimaafkan, Pelapor Tetap Ingin Olivia Jensen Diproses Hukum

Ketua Umum Aliansi Pemerhati Hukum Indonesia (APHI) Ahmad Rifai, mendorong aparat berwenang menelusuri proses persidangan itu untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran hukum.

"Pihak Komisi Yudisial harus turun tangan,” tambahnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved