Breaking News:

Kantor Bahasa Banten Upayakan Pembentukan Perda Penggunaan Bahasa Daerah di Masyarakat

Ia mengatakan, sejauh ini baru Pemkot Serang yang mendukung adanya perda bahasa daerah di Banten.

Penulis: mildaniati | Editor: Abdul Qodir
TribunBanten.com/Mildaniati
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Halimi Hadibrata, saat ditemui di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Kamis (26/8/2021). 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Kantor Bahasa Provinsi Banten terus mengupayakan dibentuknya peraturan daerah (perda) tentang peggunaan bahasa daerah di wilayah Banten.

Perda tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Halimi Hadibrata mengatakan, upaya pembentukan perda bahasa daerah itu belum disetujui Gubernur Banten Wahidin Halim.

Wahidin menyarankan rencana penggunaan bahasa daerah diakomodir dalam peraturan gubernur (pergub).

Baca juga: Sarankan Nama Mall of Serang Diubah, Wali Kota Serang: Jangan Pakai Bahasa Asing!

Halimi keberatan dengan pembentukan pergub karena cakupan regulasi itu kurang kuat.

"Sampai pada usulan pergub itu, kami agak keberatan. Karena jika pergub hanya berlaku bergantung pada gubernur yang menjabat saja," ujar Halimi saat ditemui di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Kamis (26/8/2021).

"Belum tentu ada gubernur baru itu masih diberlakukan," terangnya.

Meski begitu, lanjut Halimi, pihaknya masih mengupayakan pembentukan perda bahasa daerah ini demi melestarikan bahasa daerah.

Baca juga: Dicopot dari Jabatan Kadis PUPR Banten, M Tranggono Digeser jadi Staf Ahli Gubernur

Ia mengatakan, sejauh ini baru Pemkot Serang yang mendukung adanya perda bahasa daerah di Banten.

"Mungkin kami akan bergerak paling lambat di bulan September ini," tuturnya.

"Sudah bisa melakukan advokasi dan sebetulnya bisa bekerjasama dengan Ombudsman," terangnya.

Halimi belum bisa membeberkan bentuk sanksi kepada masyarakat jika perda penggunaan bahasa daerah jadi diterbitkan.

"Nanti akan dibicarakan lagi dengan pemda  soal tindak lanjutnya, karena belum ada Undang-undang bahasa, sanksinya belum ada, belum bisa ditentukan" jelasnya. 

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved