Breaking News:

Virus Corona di Banten

Patut Dicontoh, Gubernur Banten Tolak Honor Satgas Covid-19, Ini Alasannya

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan tidak akan menerima honorarium Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten.

Editor: Glery Lazuardi
Dok Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten
Gubernur Banten, Wahidin Halim saat meninjau perkembangan pembangunan Stadion Sepak Bola di Kawasan Sport Center Provinsi Banten (Kamis, 8/7/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan tidak akan menerima honorarium Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten.

Berdasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, gubernur masuk dalam Tim Satgas Covid-19. Sehingga, gubernur dapat menerima honorarium Tim Satgas Covid-19 Tahun 2021.

Namun, WH menolak menerima honor itu.

Baca juga: Gubernur Banten Wahidin Halim Menunjuk Muhtarom Sebagai Plt Sekda Provinsi Banten

Baca juga: BREAKING NEWS, Sekda Banten Al Muktabar Mengundurkan Diri, Sudah Disetujui Gubernur Wahidin Halim

Apa alasan Politisi Partai Demokrat itu tidak mau menerima honor?

“Demi menjaga perasaan rakyat. Menjaga rasa empati dan sensitifitas terhadap warga masyarakat Banten yang terkena maupun yang terdampak Covid-19,” ungkap Gubernur WH, dalam keterangan yang diterima TribunBanten.com, pada Senin (30/8/2021).

Hal itu kembali ditegaskan WH untuk menjawab pertanyaan sejumlah kalangan yang ditujukan kepadanya seiring adanya sorotan terhadap honor Satgas Covid-19 di wilayah lain.

WH mengaku akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten di antaranya, yaitu koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota; peningkatan kapasitas layanan dann respon RSUD Banten, RSUD Malingping dan Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap Covid-19.

Peninjauan dan sidak pelaksanaan PPKM; distribusi bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; penyelesaian masalah pasokan oksigen medis untuk pasien Covid-19; percepatan vaksinasi; distribusi sembako dan obat-obatan dengan TNI dan Polri.

Hingga program-pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya perekonomian regional Provinsi Banten.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Baca juga: Upacara HUT ke-76 RI, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy Kompak Pakai Baju Batik Khas Banten

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Wahidin Halim: Percepatan Vaksinasi dan Efektivitas Pembatasan Perlu Ditingkatkan

Dikatakan, dalam poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN disebutkan, pertama, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam poin berikutnya juga disebutkan, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-l9.

Meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan.

SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved