Breaking News:

Mendesak dan Banyak Masyarakat Adat, Pemprov Banten Ajukan Raperda Pemerintahan Desa Adat

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan kebutuhan pengaturan tentang pemerintahan desa adat sangat mendesak

Editor: Agung Yulianto Wibowo
dokumentasi Pemprov Banten
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemprov Banten mengajukan Raperda tentang Pemerintahan Desa Adat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/8/2021).

Rapat Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan kebutuhan pengaturan tentang pemerintahan desa adat sangat mendesak.

Provinsi Banten memiliki banyak masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Lebak.

Baca juga: Atlet Rizki Juniansyah dan Putri Kusuma Wardani Terima Rp 50 Juta dari Pemprov Banten

Menurut dia, Pemprov Banten secara proaktif memandang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk eksistensi masyarakat desa adat.

Nantinya, perda sebagai dasar dan pedoman bagi kota dan kabupaten yang menetapkan desa adat.

"Raperda bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat adat serta terbentuknya desa adat," katanya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu (1/9/2021).

Terbentuknya desa adat itu dengan ruang lingkup mengatur susunan kelembagaan, serta mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa.

Baca juga: Tok! Pilkades Serentak di 266 Desa Kabupaten Lebak Diundur Hingga 24 Oktober 2021

Andika berharap raperda bisa memberikan peluang yang terbaik terhadap yang berkeinginan menjadi desa adat dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Selama proses amandemen UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014, eksistensi pemerintahan desa mendapat perhatian cukup luas.

Hasilnya, setelah mendapat masukan yang cukup besar dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan, eksistensi desa dan pemerintahan desa diatur secara terpisah, yaitu UU 6/2014 tentang Desa dengan sejumlah perubahan mendasar yang dinilai sangat menggembirakan.

Menurut Andika, perubahan itu antara lain adanya pengakuan sebagai local self community dengan mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa.

Baca juga: Grup 1 Kopassus Serang Bagikan 1.000 Paket Sembako kepada Warga Desa Binaan secara Door to Door

"Yang menjadi cikal bakal adanya klasifikasi desa adat di samping desa dalam pengertian umum," ucapnya.

Atas pengajuan Pemprov Banten tersebut, Rapat Paripurna DPRD Banten mengagendakan rapat paripurna selanjutnya yang mengagendakan Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Banten.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved