Breaking News:

Berkas Perkara Lengkap, Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Di Banten Segera Disidangkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) di Banten

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Yudhi Maulana A
TribunBanten.com/Ahmad Tajudin
Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten ke pengadilan Negeri Serang.

Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Banten, Ivan Hebron Siahaan mengatakan bahwa pelimpahan berkas itu sudah dilakukan sejak kemarin, Kamis (2/9/2021).

"Iya, berkas perkaranya sudah kita limpahkan kemarin dan sidangnya nanti hari Rabu 8 September 2021," ujar Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Banten, Ivan Hebron saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Ia menyampaikan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan merupakan berkas perkara kelima tersangka, yakni ES, AG, AS, TS dan IS.

Diketahui bahwa ES sebagai pihak swasta, AG sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten dan AS sebagai pengurus salah satu Ponpes di Pandeglang.

Baca juga: Kerugian Negara Rp 70 M, Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Kembalikan Rp 8 Juta ke Penyidik

Kemudian TS sebagai mantan Ketua Tim Evaluasi dalam penganggaran hibah Ponpes Tahun 2018 dan Tahun 2020 dan IS yang diketahui sebagai mantan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten.

Sebelumnya Ivan juga menerangkan bahwa pihaknya sudah mengetahui total kerugian dalam kasus tersebut.

Di mana kerugian negara dari kasus dugaan korupsi hibah Ponpes ini mencapai sekitar Rp 70 miliar.

"Hasil audit, diperkirakan kerugiannya sekitar Rp 70 miliar," terangnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Segera Disidangkan, Kejati Banten Siapkan Berkas Perkara

Kerugian tersebut diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.

Dalam kasus ini para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved