Breaking News:

Penyidik Kanwil DJP Banten Sita Apartemen dan Dua Mobil dari Tersangka Faktur Pajak Fiktif

Langkah penegakan hukum ini menjadi pesan kepada masyarakat, DJP sangat mempertimbangkan rasa keadilan

Editor: Agung Yulianto Wibowo
dokumentasi DJP Banten
Penyidik PNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten menyita aset RWH, bekas direktur PT PNS, Rabu (8/9/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Penyidik PNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten menyita aset RWH, bekas direktur PT PNS, Rabu (8/9/2021).

Aset yang disita terdiri atas satu unit apartemen di Saveria South Tower lantai 11 di BSD Raya, Tangerang, serta dua unit mobil.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kantor DJP Banten, Sahat Dame Situmorang, mengatakan RWH adalah tersangka dugaan tindak pidana perpajakan melalui PT PNS dalam kurun Juni 2011-2014.

"RWH diduga menggunakan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS)," ujarnya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Kamis (9/9/2021).

Faktur pajak fiktif itu diterbitkan 122 perusahaan penerbit faktur pajak dan diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 47.803.841.163.

RHW diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atas perbuatan tersebut, RHW dapat dijerat dengan hukuman pidana yaitu pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.

Selain itu, dengan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang dan paling banyak enam kali jumlah terutang.

Menurut Sahat, penyidik berkomunikasi dengan tersangka dan pengelola gedung untuk menunjang lancarnya proses penyitaan.

"Tim juga didampingi oleh pejabat fungsional penilai Kanwil DJP Banten yang bertugas untuk menilai aset yang disita dengan tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara," ucapnya.

Tim penyidik PNS Kanwil DJP Banten kini tengah mempersiapkan berkas perkara agar dapat segera dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Langkah penegakan hukum ini menjadi pesan kepada masyarakat, DJP sangat mempertimbangkan rasa keadilan," katanya.

DJP memperlihatkan keberpihakan kepada wajib pajak yang sudah patuh dan menegakkan hukum dan memberi efek jera bagi yang tidak patuh.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved