Breaking News:

Pengemplang Pajak ini Divonis 3,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 41 Miliar, 2 Kali Lipat Kerugian Negara

Dia diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.

Editor: Agung Yulianto Wibowo
dokumentasi DJP Banten
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis kepada Sepi Muharam, yaitu penjara 3 tahun enam bulan dan denda Rp 412 miliar, Kamis (15/7/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis kepada Sepi Muharam, yaitu penjara 3 tahun enam bulan dan denda Rp 41.401.367.898, Kamis (15/7/2021).

Jumlah denda itu dua kali dari kerugian negara.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten, Sahat Dame Situmorang, mengatakan Sepi Muharam membantu dan turut serta menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS).

"Dia menggunakan dan menerbitkan faktur pajak TBTS melalui PT MPS, PT TCS, PT YGS, PT CIP, PT KSA, dan PT DGM," katanya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Selasa (14/9/2021).

Atas perbuatan Sepi tersangka dalam kurun waktu Januari 2015-Desember 2017, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp20.700.683.949.

Baca juga: Insentif Pajak Khusus Pedagang Eceran, Pajak Sewa Toko Gratis

Sepi Muharam dijerat Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Dia diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.

Selain itu, dikenai denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Dalam petikan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Tng dinyatakan bahwa terdakwa Sepi Muharam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Baca juga: Pengemplang Pajak Divonis PN Tangerang Tiga Tahun Penjara dan Denda Rp 34 Miliar

"Yang turut serta melakukan, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Jaksa bisa menyita dan melelang harta bendanya jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, jika tidak mencukupi, terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama satu bulan.

Baca juga: Ada Apa dengan Pajak?

Menurut Sahat, keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, juga wujud koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum yang telah dilakukan Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Banten.

Keberhasilan ini sekaligus yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved