Breaking News:

Waktunya Membeli Rumah, Pajak Ditanggung Pemerintah, Ini Kriterianya

Sektor ini mempunyai dampak berganda (multiplier effect) yang kuat dan menyerap tenaga kerja yang besar.

Dokumentasi Tribun Jateng
ilustrasi properti. 

TRIBUNBANTEN.COM - Peningkatan penyebaran Covid-19 pada beberapa bulan kemarin, kembali memukul perekonomian Indonesia.

Pemerintah terpaksa menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu guna meredam penyebaran Covid-19, yang secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, satu di antaranya sektor perumahan.

Dampak nyata Covid-19 terhadap sektor ini terlihat pada penurunan volume penjualan karena masyarakat banyak yang mengalami keguncangan ekonomi.

Baca juga: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Apa Bedanya? Ini Penjelasannya

Di samping itu, timbul kendala baru, yaitu kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan karena penurunan pendapatan, serta adanya gangguan dalam rantai pasok usaha.

Sektor perumahan merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian.

Sektor ini mempunyai dampak berganda (multiplier effect) yang kuat dan menyerap tenaga kerja yang besar.

Sektor ini berpotensi menumbuhkan ekonomi hingga Rp 48,8 triliun per tahun, berdampak pada 174 sektor ekonomi lainnya, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja hingga 4,23 juta orang per tahun.

Demi mendorong aktivitas ekonomi di tengah kelesuan akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor ini pada periode Maret-Agustus 2021, melalui PMK-21/PMK.010/2021.

Baca juga: Insentif Pajak Khusus Pedagang Eceran, Pajak Sewa Toko Gratis

Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 11 Juni 2021 memutuskan memperpanjang periode insentif hingga Desember 2021.

Selain itu, juga mengusulkan memperpanjang periode tersebut melaui surat nomor PK-151/M.EKON/06/2021 per 16 Juni 2021.

Perpanjangan ini untuk mengakomodasi rumah inden yang pelunasannya dilakukan sampai Desember 2021.

Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK-103/KMK.010/2021 pada 30 Juli 2021.

Baca juga: Penyidik Kanwil DJP Banten Sita Apartemen dan Dua Mobil dari Tersangka Faktur Pajak Fiktif

Satu di antara isinya mencabut PMK-21/PMK.010/2021 dan memperpanjang masa pemberian insentif sampai dengan Desember 2021.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved