Breaking News:

Termasuk Banten, 24 Provinsi Bakal Dipimpin ASN Pilihan Jokowi pada 2022 dan 2023

Pemerintah pusat akan menunjuk penjabat kepala daerah untuk memimpin 271 daerah mulai 2022.

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews.com
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 di Indonesia. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah pusat akan menunjuk penjabat kepala daerah untuk memimpin 271 daerah mulai 2022.

Hal itu dilakukan karena tidak ada pilkada hingga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Sebanyak 24 provinsi akan dipimpin oleh ASN pejabat pimpinan tinggi madya. Penjabat gubernur akan diusulkan mendagri dan ditetapkan oleh presiden.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," dikutip dari pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga: Jelang Pemilu-Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Serang Minta Lahan Bangun Sekretariat dan Gudang

Baca juga: KPU Usul Anggaran Pilkada Kabupaten Lebak 2024 Mencapai Rp 99 Miliar

Sementara itu, ada 241 kabupaten/kota yang dipimpin ASN pejabat pimpinan tinggi pratama. Penjabat bupati/wali kota diusulkan gubernur dan ditetapkan mendagri.

Kandidat Pj. gubernur dipilih dari ASN yang menjabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.
Biasanya, penjabat gubernur berasal dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Jika merujuk bagian penjelasan 201 ayat (9) UU Pilkada, para penjabat gubernur memiliki masa jabatan satu tahun.

Masa jabatan Pj. gubernur bisa diperpanjang satu tahun berikutnya.

Penjabat gubernur ditugaskan untuk fokus memimpin daerah sementara waktu.

Mereka dilarang melakukan manuver politik, seperti mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri di pilkada.

Hal itu diatur tegas dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada.

Salah satu syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur adalah bukan penjabat gubernur, bupati, ataupun wali kota.

Pada tahun depan, ada 7 provinsi yang bakal dipimpin oleh ASN pilihan Jokowi. Adapun 17 provinsi lainnya menyusul di tahun 2023.

Baca juga: Pemerintah Pilih Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, KPU: Kami Simulasi dan Putuskan 6 Oktober 2021

Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi Tetap Diramaikan Ujaran Kebencian dan Hoaks

Muncul wacana penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved