Breaking News:

Temuan BPKAD: Ratusan Bidang Lahan Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

Pihak BPKAD Pemerintah Provinsi Banten masih melakukan proses pembuatan sertifikasi lahan milik Pemprov Banten

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNBANTEN/AHMADTAJUDIN
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rina Dewiyanti saat berada di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (7/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Pemerintah Provinsi Banten masih melakukan proses pembuatan sertifikasi lahan milik Pemprov Banten.

Berdasarkan informasi yang diterima TribunBanten.com, masih banyak lahan di Pemprov Banten belum memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas keabsahan milik.

Baca juga: Kompak! Gubernur dan Kajati Sebut Eselon IV di Banten Rentan Praktik Korupsi, Ini Alasannya

Baca juga: BPCB Pelajari Sistem Perairan pada Masa Kesultanan Banten

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti mengatakan dari total 1.088 lahan yang belum memiliki sertifikasi, Pemprov Banten baru menyelesaikan sekitar 47 persen.

"Kendala memang harus ada pengukuran ulang. Kemudian kita tidak mempunyai dokumen asli, sehingga harus mengurus lebih awal," ujarnya saat berada di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, kata Rina, ada beberapa lahan yang harus melakukan pengecekan ulang dan pengembalian batas kembali.

Sehingga hal itu, memerlukan cukup waktu untuk menyelesaikan sertifikasi.

Kemudian ketika memerlukan adanya dokumen asli, kata Rina, hal itu tentu harus ditelusuri kembali.

Untuk memastikan bahwa tanah yang dimaksud tidak ada sengketa.

"Itu kan harus disebut dari Lurah dan lain sebagainya. Di masa PPKM ini cukup sulit untuk merealisasikan hal itu, makanya butuh waktu dan kesabaran," kata dia.

Baca juga: Bupati Serang Serahkan 6 Aset Pelabuhan Kepada Pemprov Banten

Baca juga: Pemprov Banten Segera Bangun Baitul Quran di Kawasan Banten Lama untuk Pusat Pendidikan Agama Islam

Di samping itu, beberapa hari sebelumnya telah terjadi pemecahan antara Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Hal itu, lanjut Rina, tentu kemudian membuat pihaknya harus mengulang pengukuran sejak awal kembali.

"Karena BPN itu harus meyakinkan bahwa apa yang akab disetifikatkan itu memang benar dan legal," terangnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved