Breaking News:

BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah, P3KMHK: Belum Semua Dilaporkan Masyarakat, Ini Alasannya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat 242 kasus terindikasi mafia tanah di Indonesia sejak 2018 hingga Juni 2021

Editor: Glery Lazuardi
istimewa
Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (P3KMHK) 

TRIBUNBANTEN.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 242 kasus terindikasi mafia tanah di Indonesia sejak 2018 hingga Juni 2021.

Jumlah kasus mafia tanah terbilang sedikit jika dibandingkan dengan kasus sengketa serta konflik pertanahan.

Namun, penanganan tetap menjadi prioritas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Baca juga: Mafia Tanah di Banten Diringkus, Polisi Periksa Ratusan Dokumen Palsu di Laboratorium

Baca juga: Untung Rp 1,3 Miliar, Pegawai Honorer Kecamatan di Serang Jadi Mafia Tanah Bermodus AJB Palsu

Ketua Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (P3KMHK)
Priyanto, mengungkapkan banyak temuan kasus mafia tanah yang belum dilaporkan kepada ATR/BPN.

"Belum lagi yang tidak sampai ke Kementerian ATR/BPN," ujarnya, dalam keterangan yang diterima, pada Minggu (10/10/2021).

Dia menjelaskan, bercokolnya mafia tanah, menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk melaporkan karena bisa dikriminalisasi.

Menurut dia, kebanyakan masyarakat ketika menghadapi kasus mafia tanah, berpotensi besar dikriminalisasi.

Untuk itu, kata dia, pihaknya mendukung pemberantasan mafia hukum bidang pertanahan.

P3KMHK adalah organisasi advokat satu-satunya yang fokus pada pendampingan terhadap korban mafia hukum dan ketidakadilan.

Saat ini fokus P3KMHK ada pada perjuangan untuk pemberantasan mafia hukum sektor pertanahan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved