Breaking News:

BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah, P3KMHK: Belum Semua Dilaporkan Masyarakat, Ini Alasannya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat 242 kasus terindikasi mafia tanah di Indonesia sejak 2018 hingga Juni 2021

Editor: Glery Lazuardi
istimewa
Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (P3KMHK) 

"Mafia hukum sektor pertanahan menjadi perhatian besar pemerintah saat ini. Polanya bersifat sistematis dengan melibatkan oknum penegak hukum," kata dia.

Baca juga: Dua Mafia Tanah 45 Hektare di Alam Sutera Bermodus Gugatan Ditangkap Polisi, Pengacaranya Buron

Baca juga: Satgas Mafia Tanah Bongkar Kasus, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Langsung Mendatangi Mapolda Banten

Selain itu, sebagai pengejawantahan marwah dan visi organisasi dalam mendukung korban mafia hukum dan ketidakadilan, P3KMHK terus menyuarakan dukungan, memberikan bantuan hukum.

Terlibat dalam advokasi dan investigasi, serta menjembatani korban untuk menyampaikan keluhan dan tututan mereka langsung kepada pejabat negara.

"Harapannya, dengan keterlibatan advokat memberikan dukungan dan bantuan kepada korban mafia hukum, akan menambah semangat perjuangan untuk melawan mafia hukum," ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian yaitu upaya membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami petani Koperasi Petani Sawit Makmur atau KOPSA-M di Kampar, Riau.

Apa yang dihadapi oleh KOPSA-M, kata Priyanto, menjadi langkah awal bagi P3KMHK untuk memperjuangkan masyarakat.

"Kami akan membela dan memberi dukungan petani KOPSA-M, dan memohon kepada Presiden RI untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, " tambahnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved