Breaking News:

UU HPP Disahkan, Pengemplang Pajak Tidak Dipenjara, Cukup Membayar Kerugian Pendapatan Negara

Pengemplang pajak cukup mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Warta Kota/henry lopulalan
ilustrasi. Warga sedang menunggu giliran untuk menyerahkann Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak PPh. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pengemplang pajak tidak mendapat sanksi pidana karena dihapus pemerintah.

Sanksi pidana dihapus meski kasusnya sudah sampai ke pengadilan.

Pengemplang pajak cukup mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Undang-undang ini telah disahkan DPR RI pada sidang paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi UU, Ini Cara Menghitung PPh dari Pendapatan per Bulan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan penghapusan sanksi tindak pidana tersebut demi menjaga situasi masyarakat yang kondusif, khususnya di dunia usaha.

Selain itu, perubahan UU KUP tersebut telah mengatur tentang penegakan hukum pidana pajak.

Penegakan itu mengedepankan ultimatum radium melalui pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara.

"Walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penentuan di sidang pengadilan, tidak akan dilakukan tuntutan tindakan penjara,” kata Yasonna dalam rapat paripurna, dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca juga: Rancangan Pajak Sembako dan Pendidikan Dibatalkan, Tapi Tarif PPN Naik

Selain menghapus sanksi pidana, dalam UU HPP ini, pemerintah juga memberikan keringanan bagi para pengemplang pajak

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved