Breaking News:

Dalami Kasus Lahan SMKN 7 Tangsel, KPK Periksa eks Kadindikbud Banten

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAH TOHIR
Fasad SMKN 7 Tangsel, Jalan Cempaka 3, Rengas, Ciputat Timur, Tangsel, Kamis (2/9/2021) - Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten mangkrak. Lahan sekolah yang sangat luas, terlihat sepi dan kosong 

Laporan Wartawan Tribunbanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Pada Selasa (9/11/2021) ini, pihak KPK meminta keterangan enam orang saksi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.

Baca juga: Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel, KPK Telusuri Surat Keputusan Fiktif Pembentukan Panitia

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dari enam saksi yang diperiksa satu di antaranya yakni mantan Kepala Dindikbud Banten.

"Hari ini pemanggilan saksi Engkos Kosasih Samanhudi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten," ujarnya kepada TribunBanten.com saat dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021).

Selain Engkos Kosasih Samanhudi, KPK juga melakukan pemanggilan terhadap lima saksi lainnya.

Di mana saksi tersebut yakni Agus Salim selaku Lurah Rengas, Durhaman selaku Camat Ciputat Timur dan Aceng Haruji selaku Kepala Sekolah SMK 7.

Kemudian Ardius Prihantono selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten dan juga Vera Nur Hayati selaku Ketua Tim Audit Inspektorat Banten.

Ali Fikri juga menerangkan bahwa pada Senin (8/11/2021) kemarin.

KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi.

Saksi tersebut berjumlah 6 orang yang diketahui sebagai tim pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Keenam saksi tersebut yakni, Supriyati, Ujang Diana, Diah Hardianto, Mochamad Hendra, Fahrozi dan Moammar Yasser.

Baca juga: Usai Periksa Pemilik Tanah, KPK Beberkan Modus Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya Surat Keputusan fiktif," ujarnya.

Surat Keputusan fiktif tersebut yakni terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved