Breaking News:

Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel, KPK Telusuri Surat Keputusan Fiktif Pembentukan Panitia

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil temuan sementara terkait kasus pengadaan lahan pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAH TOHIR
Fasad SMKN 7 Tangsel, Jalan Cempaka 3, Rengas, Ciputat Timur, Tangsel, Kamis (2/9/2021) - Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten mangkrak. Lahan sekolah yang sangat luas, terlihat sepi dan kosong 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil temuan sementara terkait kasus pengadaan lahan pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Dalam keterangannya pada Selasa (9/11/2021) ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menduga ada pembentukan panitia palsu untuk pengadaan lahan pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Hal itu dikuliti tim penyidik KPK lewat pemeriksaan enam Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, pada Senin (8/11/2021).

Mereka yang diperiksa yaitu, Supriyati; Ujang Diana; Dian Hardianto; Mochamad Hendra; Fahrozi; dan Moammar Yasser.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya Surat Keputusan fiktif terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Usai Periksa Pemilik Tanah, KPK Beberkan Modus Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Sebagaimana diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Namun, sebagaimana pula kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Kekinian, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pengumuman tersangka hanya tinggal menunggu ekspose pimpinan. Katanya, hal tersebut tak butuh waktu lama.

"Kita nunggu ekspose saja. Saya yakin itu mestinya sih tidak terlalu lama, dan sederhana kok pengadaan tanah itu. Nanti saya tanya ke penindakan sejauh mana kelanjutannya," kata dia.

Alex juga sudah mengungkap modus pengadaan tanah di SMKN 7 Tangerang Selatan. Di mana pengadaan tanah itu berujung rasuah.

Baca juga: Kasus Korupsi Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel, KPK Selisik Kepemilikan dan Nilai Harga Tanah

"Yang menjual tanah itu bukan pemilik tanah sebenarnya, ada surat kuasa penjual-lah seperti itu, yang akhirnya harganya naik bisa 100 persen, kadang lebih," kata Alex.

Alex mengatakan bahwa modus pengadaan tanah di SMKN 7 Tangsel mirip seperti kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Sama seperti di Munjul itu. Itu kan hanya kuasa penjual, tanahnya milik Carolus Boromeus (Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus)," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Duga Ada SK Fiktif Pembentukan Panitia Palsu Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangerang Selatan

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved