Breaking News:

Penyidik Kanwil DJP Banten Serahkan Pengemplang Pajak Rp 41,2 Miliar kepada Kejari Tangerang

Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten, Sahat Dame Situmorang, mengatakan berkas perkara tersangka RWH sudah dinyatakan lengkap

dokumentasi DJP Banten
Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, menyerahkan RHW dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, Selasa (9/11/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, menyerahkan RHW dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, Selasa (9/11/2021).

Penyerahan tersangka tindak pidana perpajakan itu dilakukan setelah penyidik melakukan penyidikan secara saksama.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten, Sahat Dame Situmorang, mengatakan berkas perkara tersangka RWH sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

"Atas kerja sama yang baik antara penyidik Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Banten," ujarnya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Juru Sita Segel Bangunan di Kota Tangerang, Milik Penunggak Pajak Lebih dari Rp 1,5 Miliar

RHW disangka dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui PT PNS.

Hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Sahat, RHW dalam kurun Juni 2011-Desember 2014, RHW melakukan tindak pidana perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 41.228.284.990.

Baca juga: Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi UU, Ini Cara Menghitung PPh dari Pendapatan per Bulan

"RHW diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun," katanya.

Selain itu, denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved