Breaking News:

Mangkir Panggilan di Kasus Pengadaan Tanah, KPK Ultimatum Kepala SMKN 7 Tangsel

Pihak KPK mengultimatum kepada Kepala Sekolah SMKN 7 Tangerang Selatan Aceng Haruji dan Agus Kartono selaku pihak swasta bersikap kooperatif.

Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAH TOHIR
Fasad SMKN 7 Tangsel, Jalan Cempaka 3, Rengas, Ciputat Timur, Tangsel, Kamis (2/9/2021) - Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Banten mangkrak. Lahan sekolah yang sangat luas, terlihat sepi dan kosong 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum kepada Kepala Sekolah SMKN 7 Tangerang Selatan Aceng Haruji dan Agus Kartono selaku pihak swasta bersikap kooperatif.

Semula, mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Selasa (9/11/2021), namun, mangkir.

"Keduanya tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi alasan ketidakhadirannya. KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Dalami Kasus Lahan SMKN 7 Tangsel, KPK Periksa eks Kadindikbud Banten

Sementara dari saksi yang hadir, penyidik KPK mengulik aliran uang yang diterima sejumlah pihak dari kasus korupsi ini.

Adapun saksi yang memenuhi panggilan yakni, Agus Salim, Lurah Rengas; Durahman, Camat Ciputat Timur; Ardius Prihantono, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten; Engkos Kosasih Samanhudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; dan Vera Nur Hayati (Ketua Tim Audit Inspektorat Banten.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.

Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain mengenai dugaan adanya aliran sejumlah uang yang diterima beberapa pihak lain yang terkait dengan perkara ini," kata Ali.

Baca juga: Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel, KPK Telusuri Surat Keputusan Fiktif Pembentukan Panitia

Sebagaimana diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Namun, sebagaimana pula kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved