PLN Siap Jalankan Transisi Energi untuk Keberlangsungan Usahanya

TRIBUNBANTEN.COM - PLN siap menjalankan transisi energi.

Langkah itu demi menjaga keberlangsungan usaha di tengah pelaksanaan transisi energi.

Selain itu, juga menyiapkan sustainability center untuk meningkatkan kapablitas perusahaan.

Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PLN Kamia Handayani mengatakan PLN berupaya menangkap peluang dari pelaksanaan transisi energi.

"Sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam diskusi "Presidensi G20:EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060" yang digelar secara daring, Senin (22/11/2021).

Baca juga: PLN UP3 Banten Utara Hadirkan Program Bundling Perumahan dengan Kompor Listrik dan REC

Menurut dia, peluang itu di antaranya melalui program konversi ke kompor induksi, termasuk electric vehicle menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Ada juga layanan sertifikat energi terbarukan, serta layanan carbon credit untuk offset jejak emisi.

Strategi transformasi energi juga telah disiapkan PLN, sesuai dengan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi.

Menurut Srikandi PLN ini, perusahaannya harus meningkatkan kapabilitasnya terkait dengan transisi energi.

Satu di antaranya dengan menyiapkan sustainability center yang terdiri atas renewable energy academy, HSSE academy, dan center of excellence. 

Baca juga: PLN Berharap Pemerintah Memberikan Kebijakan Insentif untuk Kendaraan Listrik seperti LCGC

"PLN juga memiliki transformation office yang akan mengawal progres pencapaian aspirasi carbon neutral PLN secara keseluruhan," ucapnya.

Terkait dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030 dan net zero emission di tahun 2060, PLN telah menerbitkan RUPTL 2021-2030.

RUPTL itu sudah disahkan pemerintah, dan untuk jangka panjang sudah memiliki peta jalan menuju net zero emission 2060. 

Dalam RUPTL tersebut, akan ada penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 gigawatt (GW) selama 10 tahun dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 20,9 GW atau sekitar 51,6 persen.

PLN juga akan pensiunkan PLTU dengan total kapasitas 1,1 GW sehingga kapasitas pembangkit PLN pada 2030 menjadi 99,2 GW.

"Pada RUPTL Hijau ini tercantum inisiatif PLN untuk mencapai target NDC pemerintah di tahun 2030, seperti biomass co-firing dan Konversi PLTD ke EBT," kata Kamia.

Baca juga: 269 UMKM Mitra Binaan PLN Mampu Produksi Program dan Produk Unggulan, Didorong agar Go Digital

Untuk jangka panjang, PLN akan terus melakukan pembangunan EBT yang dikombinasikan dengan energy storage, dan juga interkoneksi.

Langkah ini tentunya dibarengi dengan rencana memensiunkan PLTU secara bertahap.

Tidak hanya itu, PLN juga tengah mempertimbangkan penggunaan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) mulai 2040 jika harga teknologi tersebut sudah lebih terjangkau.

Dengan adanya CCS, diharapkan PLTU yang masih memiliki nilai ekonomi masih dapat dimanfaatkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI Sahid Junaidi mengatakan secara umum upaya pemerintah menuju karbon netral berdasarkan lima prinsip utama.

Yaitu peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi berbasis fosil, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan peralatan listrik untuk sektor rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan teknologi bersih seperti CCS.

Baca juga: Cara Bergabung Usaha Kecil dan Menengah untuk Memasarkan Produk di Fitur Marketplace PLN Mobile

Kementerian ESDM telah mengembangkan sebuah peta jalan, yang menjabarkan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengembangkan EBT.

"Juga pengurangan bahan bakar fosil dan penerapan teknologi bersih untuk mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat melalui bantuan internasional," ucap Sahid.

Wakil Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Chairani Rachmatullah mengingatkan hal mendasar yang perlu disiapkan adalah model bisnis yang tepat.

Hal itu untuk menjaga keberlanjutan PLN sebagai penyelenggara layanan kelistrikan Indonesia.

PLN perlu melakukan modernisasi sistem penyaluran dan distribusinya.

"Semakin banyak pembangkit Variable Renewable Energy (VRE) beroperasi, PLN perlu mengadopsi digitalisasi dan improvement untuk sistem transmisi dan distribusi," katanya.

Menurutnya, RUPTL Hijau yang baru saja disahkan oleh pemerintah baru berbicara mengenai neraca daya yang dipasok oleh pembangkit EBT nantinya.

Sementara masalah yang krusial adalah teknologi yang ekonomis.

"Banyak teknologi EBT, tetapi kita perlu memilih teknologi yang ekonomis. Karena kita ingin menjaga sustainability perusahaan ini sendiri agar dapat PLN terus berlanjut," ujar Chairani.

PLN juga harus mempersiapkan sistem keuangan secara baik agar rencana teknis di RUPTL 2021-2030 dapat tereksekusi tepat waktu.

"Dari 64 GW kapasitas listrik nasional, hampir 73 persennya dikelola oleh PLN. Maka penting sekali menjaga keandalan layanan kelistrikan," ucapnya.