Breaking News:

Audiensi dengan DPRD Kota Serang, FOKKS Minta Hak Guru di Sekolah Swasta Setara dengan Negeri

Pihak Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) menuntut hak-hak guru di sekolah swasta disamakan dengan guru di sekolah negeri.

Penulis: mildaniati | Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNBANTEN/MILDANIATI
Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) datangi kantor DPRD Kota Serang, meminta agar haknya disamakan dengan sekolah negeri, Senin (29/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KITA SERANG - Pihak FOKKS)'>Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta ( FOKKS) menuntut hak-hak guru di sekolah swasta disamakan dengan guru di sekolah negeri.

Permintaan itu disampaikan perwakilan FOKKS saat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Serang di kantor DPRD Kota Serang, pada Senin (29/11/2021).

Nantinya, hasil audiensi dengan DPRD Kota Serang akan disampaikan kepada pihak Pemerintah Kota Serang.

"Mereka ingin haknya disetarakan dan proporsional," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri, ditemui di kantor DPRD Kota Serang, pada Senin (29/11/2021).

Baca juga: Dampak Cuaca Ekstrem di Kabupaten Serang: Rumah Warga Ambruk, 3 Kampung dan 2 Desa Terendam Banjir

Pihak DPRD Kota Serang akan mencari solusi untuk memberikan hak-hak yang diminta oleh perwakilan FOKSS.

"Langkahnya nanti akan ada pertemuan lanjutan terkait bagaimana solusinya," kata dia.

Jika, merujuk pada Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan M Tentang Pemberian Honorarium Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Tidak disebutkan mengenai guru swasta melainkan hanya honorer guru negeri.

"Terkait revisi atau tidak kami serahkan pada wali kota keputusannya," ucapnya.

Di kesempatan itu, dia melanjutkan, juga membahas terkait aspirasi tentang jumlah rombongan belajar maksimal 32.

Baca juga: Pemkab Serang Ajak Paguyuban Anak Serang Gencar Sampaikan Literasi Digital agar Paham Bermedsos

Namun sekolah negeri masih saja menerima lebih dari yang di intruksikan.

"Ada yang menerima siswa lebih dari 32.
Harusnya komitmen dengan surat edaran itu untuk sekolah negeri," tambahnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved