Breaking News:

Virus Corona

Pandemi Covid-19 Buka Potensi Praktik Politik Transaksional, Sistem Demokrasi di Indonesia Terancam

Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi.

Editor: Glery Lazuardi
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas KPPS membawa kotak suara berisi surat suara Pilpres dan Pileg hasil pencoblosan Pemilu 2019 di TPS 41 untuk dikembalikan ke PPS Andir menggunakan perahu melintas banjir di RT 01 RW 13, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/4/2019) dini hari. Penghitungan surat suara di TPS yang berada di lokasi banjir itu baru selesai Kamis sekitar pukul 00.30 WIB dan kotak suara diangkut perahu sekitar pukul 01.30 WIB. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNBANTEN.COM - Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi.

Penurunan itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Helmy Faishal Zaini.

“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” kata dia dalam diskusi “Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri”, di DKI Jakarta, pada Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Peneliti Citra Nusantara Network: Kinerja Tokoh Selama Tangani Pandemi Pengaruhi Elektabilitas 2024

Di kesempatan itu, turut hadir Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dan pakar politik internasional pada Universitas Paramadia Mahmud Syaltout.

Mereka membahas berbagai aspek demokrasi di era pandemi.

Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi.

Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.

“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujarnya.

Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved