Breaking News:

Gubernur Banten Ngadu ke Jokowi Sebelum Penetapan Tersangka Buruh, Kuasa Hukum Beberkan Fakta Ini

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap upaya sejumlah buruh menduduki kursi gubernur Banten.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
(Tangkap layar)
Seorang buruh mengabadikan momen saat berada di dalam ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim saat unjuk rasa menuntut revisi SK UMK 2022 

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap upaya sejumlah buruh menduduki kursi gubernur Banten.

Hal itu disampaikan oleh Ketua tim kuasa hukum Gubernur Banten, Asep Abdullah Busro.

Menurut dia, pelaporan para buruh ke aparat Polda Banten dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim atas dasar arahan dari presiden.

Baca juga: Tuai Kontroversi, Ternyata Ini Alasan Gubernur Banten Tak Pernah Temui Buruh

Dia mengungkapkan, sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim sudah melaporkan tindakan tak terpuji buruh itu kepada Jokowi.

Bahkan, kata dia, persoalan itu juga sudah dikoordinasikan dengan Kapolri.

Pemerintah Provinsi Banten dan gubernur Banten, kata dia, adalah kepanjangan tangan atau reprsentasi dari pemerintah pusat.

Dia menegaskan KP3B, Pemprov Banten dan gubernur Banten merupakan objek vital strategis yang harus dilindungi.

"Akan tetapi, karena sesuai dengan arahan pak Presiden agar menjaga marwah dalam Pemerintahan. Tentu kita akan menerapkan secara proposional," kata dia, saat ditemui di Mapolda Banten, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Sejumlah Buruh Dipolisikan, Ketua Umum FSP KEP Sampaikan Pesan Menohok Untuk Gubernur Wahidin Halim

Adapun berkaitan dengan permintaan maaf yang disampaikan para tersangka, menurut dia, gubernur Banten dalam kapasitas sebagai manusia.

Tentu memiliki rasa kemanusiaan dan sangat terbuka untuk menerima permintaan maaf.

Pihaknya mengetahui buruh yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan anggota pengurus.

Sedangkan gerakan aksi yang menggerakan aksi, sehingga peristiwa penerobosan kantor gubernur bisa terjadi.

Hal itu harus ada pertanggungjawabkan dari pihak, sebagai penanggung jawab aksi.

Baca juga: Penetapan Tersangka 6 Buruh Banten Bentuk Kriminalisasi, DPD SPN: Gubernur WH Arogan

Apakah gerakan itu ada penghasutan atau tidaknya, kata Asep, persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tim penyidik.

"Pada prinsip nya gubernur Banten sangat terbuka, terhadap beberapa opsi yang dimungkinkan ke depan agar terciptanya kondusifitas di wilayah Provinsi Banten," tambahnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved