Breaking News:

Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi soal 'Tempat Jin Buang Anak', Ini Kata Pengamat

Edy Mulyadi akan menjalani pemeriksaan terkait ujaran kebencian bernarasi Suku, Agama, RAS dan AntarGolongan (SARA).

Editor: Glery Lazuardi

TRIBUNBANTEN.COM - Edy Mulyadi akan menjalani pemeriksaan terkait ujaran kebencian bernarasi Suku, Agama, RAS dan AntarGolongan (SARA).

Rencananya, Badan Reserse Kriminal(Bareskrim) Polri akan dimintai keterangan pada Jumat 28 Januari 2022.

Baca juga: Edy Mulyadi Bakal Diperiksa Soal Tempat Jin Buang Anak, Polisi Beri Bocoran

Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C. Suhadi menilai Edy Mulyadi diduga sudah melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum tersebut, kata dia, adalah pasal 4 huruf b, angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Kata-katanya itu sudah melecehkan masyarakat Kaltim," kata dia, dalam keterangannya, pada Kamis (27/1/2022).

Padahal jika merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kata dia,
sesama anak bangsa harus saling menghomati hak-hak warga lain.

"Tidak boleh membedakan, harus saling menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan oleh Edy Mulyadi sudah masuk ke ranah hukum.

Adapun, saksi pidana sudah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, dengan ancaman 5 tahun dan denda 500 juta rupiah.

"Sehingga harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena ancaman di atas 4 tahun maka yang bersangkutan langsung dapat ditahan," ujarnya.

Baca juga: Kasus Edy Mulyadi Sudah Masuk Tahap Penyidikan, Polisi Sudah Kirim SPDP

Apalagi, tambah Suhadi, warga di Kalimantan Timur itu reaksinya sudah sangat luar biasa.
Sehingga, kata dia, rencana Mabes Polri mau mengambil alih kasus ini, itu tepat.

Karena kenapa?

Saat kejadian Edy Mulyadi berposisi ada di wilayah wilayah antara Jakarta dan Tanggerang, dan hukum pidana mengenal Tempo dan Locus (tempat kejadian perkara dan waktu kejadian) seperti peristiwa pidananya di luar Kalimantan.

Jadi yang mempunyai daya jangkau kerja harus Mabes Polri.

"Di samping itu, kalau pemeriksaan dilakukan di Kalimantan Timur, nanti juga akan terjadi persoalan-persoalan hukum lainnya seperti salah tempat dan lain-lain," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved