Breaking News:

Akhirnya Dugaan Said Didu Terbukti, Duit JHT Milik Buruh Dipakai Pemerintah Melalui Skema SUN

Dugaan Said Didu soal dana JHT yang dipakai untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Sebagian dari dana JHT diinvestasikan melalui pembelian SUN.

Editor: Vega Dhini
lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
Tangkap Layar JHT BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNBANTEN.COM - Dugaan Said Didu soal dana JHT (Jaminan Hari Tua) yang dipakai untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Sebagian dari ratusan triliun dana JHT diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara (SUN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

Aturan baru terkait pencairan JHT hingga kini masih menjadi sorotan.

Para buruh pun menggelar aksi untuk menolak aturan baru terkait pencairan JHT ini.

Sejumlah buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Kamis (17/2/2022).
Sejumlah buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Kamis (17/2/2022). (TribunBanten.com/Ahmad Tajudin)

Baca juga: Ketentuan Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Bagi Peserta yang Meninggal Dunia Sebelum 56 tahun

Baca juga: Buruh Menolak! Minta Aturan JHT Baru Cair 56 Tahun Dicabut, Kantor BPJS di Tangerang Bakal Digeruduk

Baca juga: Ahmad Mohon Pemerintah Cabut Permenaker No 2 Tahun 2022, Haruskan Mengambil JHT saat Usia 56 Tahun?

Baca juga: Kebijakan JHT Bikin Galau, Buruh Banten Temui Disnakertrans Sampaikan Ini

Sementara itu, dugaan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengenai dana Jaminan Hari Tua ( JHT) digunakan untuk pembiayaan pemerintah terbukti.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengonfirmasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh telah diinvestasikan melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN).

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program Jaminan Hari Tua ( JHT) mencapai Rp375,5 triliun pada 2021 atau naik sekitar 10,2 persen dari tahun sebelumnya.

Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara (SUN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

"Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resmi, Kamis (17/2).

Anggoro merinci, 65 persen dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga di mana 92 persen di antaranya merupakan surat utang negara.

Kemudian, 15 persen dana ditempatkan pada deposito yang 97 persennya berada pada Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Selanjutnya, 12,5 persen ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip, yang termasuk dalam indeks LQ45.

Lalu, 7 persen diinvestasikan pada reksa dana di mana reksa dana tersebut berisi saham-saham bluechip yang juga masuk dalam LQ45.

Terakhir, sebanyak 0,5 persen ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung.

Said Didu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga, ada maksud tersembunyi di balik kebijakan menunda pembayaran JHT milik pekerja.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved