Breaking News:

Syarat Pemohon Bikin SIM, STNK, dan SKCK: Peserta Aktif BPJS Kesehatan

Hal itu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

TribunBanten.com/Desi Purnamasari
Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Serang memperlihatkan aplikasi Mobile JKN, Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM - Bikin Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) syaratnya adalah keanggotaan BPJS Kesehatan

Hal itu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

"Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," kata aturan tersebut.

Presiden meminta sekitar 30 kementerian atau lembaga untuk mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2022, satu di antaranya Kepolisian.

Baca juga: Cara Daftar JKN KIS yang Mudah Tanpa Datang ke Kantor BPJS Kesehatan, Bisa Diakses Melalui WhatsApp

Jokowi juga meminta Kepolisian agar melakukan penegakan hukum bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, dalam aturan juga disebutkan, proses pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli juga harus memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan.

Calon jemaah umrah dan haji khusus pun diwajiban menyantumkan syarat peserta aktif BPJS Kesehatan.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan bisa memastikan mereka tidak akan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan penanganan kesahatan.

Menurut Ali, masyarakat tak banyak yang tahu bahwa kepesertaan BPJS adalah wajib, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dia mengklaim pelayanan kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Namun, diperlukan upaya lebih agar seluruh masyarakat memikirkan kesehatannya karena tak ada yang bisa menentukan kapan seseorang akan sakit.

"Sekarang Inpres itu dengan berbagai kerja sama kementerian dioptimalkan sehingga seluruh orang Indonesia pada tahun 2024 diharapkan sudah menjadi peserta BPJS paling tidak coverage akan tercapai," ucapnya.

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia telah mencapai 235 juta dan diharapkan menjadi minimal 98 persen pada 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Jual Beli Tanah, Mengurus SIM dan STNK Juga Wajib Pakai BPJS"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved