Breaking News:

Barang Cetak Senilai Rp 117 Juta Kedaluwarsa, Disdukcapil Kota Serang: Harus Cepat Dimusnahkan

Barang itu kebanyakan ada di bidang catatan sipil karena sudah menumpuk dan ini sudah tidak berlaku. Harus cepat dimusnahkan

Penulis: mildaniati | Editor: Agung Yulianto Wibowo
TribunBanten.com/Mildaniati
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang memusnahkan barang cetak kedaluwarsa senilai Rp 117 juta untuk tahun anggaran 2016. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil) Kota Serang memusnahkan barang cetak kedaluwarsa senilai Rp 117 juta untuk tahun anggaran 2016.

Berdasarkan data yang diterima TribunBanten.com dari Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Dinar Tricahyani, total ada sembilan jenis data barang cetak yang kedaluwarsa.

Yaitu blanko kutipan akte kelahiran 19.267 lembar dengan harga satuan Rp 3.500 total lebih dari Rp 64 juta.

Selanjutnya, buku register akta perkawinan ada 101 buku, harga satuan Rp 40 ribu dengan total Rp 4 juta.

Blanko kutipan akta perkawinan 10.053 lembar dengan harga satuan Rp 3.500, total Rp 35 juta.

Baca juga: Wali Kota Serang Bakal Kenai Denda Kepala Disdukcapil Jika Pelayanan Melebihi 1 Jam

Buku register akta perceraian ada 21 buku, harga satuan Rp 40 ribu, total Rp 840 ribu.

Blanko kutipan akta perceraian sebanyak 2.70 set dengan harga satuan Rp 3.500, total Rp 7 juta.

Buku register akta pengakuan anak ada 6 buku dengan harga satuan Rp 40 ribu total Rp 240 ribu.

Blanko kutipan akta pengakuan anak sebanyak 307 lembar dengan harga satuan Rp 3.500 total Rp 1 juta.

Buku register akta pengesahan anak 6 buku harga satuan Rp 40 ribu total Rp 240 ribu.

Dan blanko kutipan akta pengesahan anak 307 lembar harga satuan Rp 3.500 total Rp 1 juta.

"Pemusnahan dilakukan di TPAS Cilowong," ujar Dinar saat ditemui di kantor Disdukcapil Kota Serang, Rabu (16/3/2022).

Pemusnahan dilakukan karena pembuatan akte kelahiran saat ini berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) menggunakan HVS.

"Barang itu kebanyakan ada di bidang catatan sipil karena sudah menumpuk dan ini sudah tidak berlaku. Harus cepat dimusnahkan," ucapnya. 

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved