Breaking News:

Bukan Muhaimin, atau Luhut, Isu Penundaan Pemilu 2024 Pertama Kali Dihembuskan Oleh Elite Ini

Bukan Muhaimin, atau Luhut, Isu Penundaan Pemilu 2024 Pertama Kali Dihembuskan Oleh Elite Ini

Editor: Ahmad Haris
bangka.tribunnews.com
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan presiden sengaja dimunculkan sejak lama.

Isu itu sudah dihembuskan oleh para elite.

Menurut Isnur sebelum para elite politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan opininya, ada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang sebelumnya juga telah melempar isu terkait.

Baca juga: Ada Dugaan Kongkalikong di Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Bamsoet sebelumnya juga kerap berbicara untuk mendorong adanya amandemen dan menambah masa jabatan presiden.

"Pernyataan terbuka yang disampaikan berbagai elite," ujarnya Sabtu (19/3/2022).

"Misalnya Bambang Soesatyo, mendorong amandemen, menambah masa jabatan presiden," kata Isnur dalam diskusi daring.

Jadi, kata Isnur, bukan Airlangga, Muhaimin, Luhut, tapi sudah sangat konsisten para pejabat dan pemimpin partai yang mereka punya kuasa, punya peluang menentukan kebijakan secara terbuka menyampaikan di ruang publik.

Menurutnya, pernyataan para elite dan pejabat yang satu suara ini menandakan isu penundaan, dan perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan secara mafioso atau kongkalikong.

Sehingga kata Isnur, tindakan yang dilakukan mafia bukan cuma ada di masalah minyak goreng.

Tapi juga terjadi pada isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini menandakan kebusukan ini dilakukan secara mafioso, secara kongkalikong bersama. Jadi kalau Mendag cerita kalah oleh mafia, ini agenda mafia bukan hanya di minyak," ungkapnya.

Baca juga: Rizal Ramli Usulkan Pemilu 2024 Dipercepat Bukan Ditunda

"Agenda mafia termasuk bersama - sama melanggar konstitusi. Level Menko Marvest, Menko Perekonomian tidak malu mengajarkan masyarakat mengkhianati konstitusi," jelas Isnur.

Berkenaan dengan ini YLBHI mengimbau masyarakat lebih siaga dan berhati - hati terhadap kedua isu tersebut.

"Kami mendorong masyarakat lebih siaga, berhati - hati," pungkas Isnur.

Artikel ini telah tayang di Tribunnnews.com dengan judul "YLBHI: Terjadi Kongkalikong di Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden"

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved