Breaking News:

Ini 4 Tersangka yang Diduga Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Langsung Ditahan Kejagung

Menurut dia, pengungkapan perkara diawali dengan kelangkaan minyak goreng pada awal 2021.

Istimewa(KOMPAS.com/RAHEL NARDA)
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka tindakan melanggar hukum dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022. 

TRIBUNBANTEN.COM - Kejaksaan Agung ( Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Dugaan kasus korupsi itu terjadi pada Januari 2021 sampai Maret 2022.

Empat tersangka itu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan tiga tersangka dari tiga korporasi swasta.

Pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka adalah SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group; MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; dan PT, General Manager PT Musim Mas.

Baca juga: Dirjen Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng, Begini Perannya

"IWW telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi CPO dan produk turunannya," kata Jaksa Agung ST Burhannuddin saat konferensi pers, Selasa (19/4/2022).

Menurut dia, pengungkapan perkara diawali dengan kelangkaan minyak goreng pada awal 2021.

Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan penetapan DMO dan DPO bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor CPO dan turunannya.

Selain itu, juga menetapkan HET minyak goreng sawit.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DMO, tetapi tetap memberikan persetujuan ekspor.

Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

“Berdasarkan laporan hasil penyidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. Kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli,” ujarnya.

Ketiga tersangka dari korporasi tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Group).

PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group) dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Baca juga: Setelah Sesak Napas akibat Tingginya Harga Minyak Goreng, Kini Munawati Lega Terima BLT Rp 500.000

“Perbuatan hukum yang dilakukan tersangka adalah, pertama, adanya pemufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor,” ucap Burhanuddin.

Selain itu, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Yaitu telah mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO.

“Perusahaan juga tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO yaitu 20

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved