Breaking News:

Jumlah Gizi Buruk di Kota Serang Capai 112 Kasus, Kepala Dinkes: Paling Banyak di Kasemen

Pada 2020, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada 106 kasus dan pada 2021 sebanyak 112 kasus gizi buruk.

Penulis: mildaniati | Editor: Agung Yulianto Wibowo

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Hingga Mei 2022, jumlah balita gizi buruk di Kota Serang mencapai 112 kasus.

Pada 2020, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada 106 kasus dan pada 2021 sebanyak 112 kasus gizi buruk.

Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Hasanudin mengatakan dari 112 kasus gizi buruk hingga Mei, Kecamatan Kasemen paling banyak.

"Ada 31 kasus gizi buruk di Kasemen," katanya di Pemkot Serang, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Pilu Balita di Kasemen, Alami Berat Badan Berlebih saat Lahir, 9 Bulan Kemudian Kena Gizi Buruk!

Menurut Hasanudin, faktor penyebab gizi buruk adalah pengetahuan, pendidikan yang rendah, pola makan dan asuh, serta ekonomi.

"Bilangan sama jumlah bayinya tambah berarti turun, kalau angka sama tapi jumlah bayinya banyak nambah berarti turun," ujarnya.

Hasanudin berharap angka kasus gizi buruk di Kota Serang menurun.

Sebelum dilantik, Hasanudin mengaku Wali Kota Syafrudin menitipkan untuk menuntaskan gizi buruk dan kemiskinan di Kota Serang

Harus Diselesaikan

Gizi buruk dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkot Serang.

Kecamatan Curug merupakan satu di antara wilayah yang menjadi perhatian untuk menyelesaikan kasus gizi buruk dan stunting.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin dalam sambutannya saat menghadiri acara Musrenbang RKPD Kota Serang Tahun 2023 tingkat Kecamatan Curug Kota Serang.

Acara digelar di Aula Taman Mahoni Bangun Santosa (MBS), Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Kota Serang Masuk Zona Kuning Stunting, Kecamatan Kasemen Sumbang Kasus Tertinggi

Selain kasus gizi buruk dan stunting, Syafrudin mengimbau agar jalan rusak di Kecamatan Curug segera diusulkan pada pemerintah Kota Serang untuk dibangun.

"Jalan rusak segera usulkan. Bagaimana permasalahan ini 2023 harus selesai sesuai RPJMD Wali Kota, adapun rencana jangka menengah harus sudah selesai," ujarnya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan semua terhambat.

"Karena anggaran kelurahan terus mengalir, anggaran OPD yang paling banyak dipangkas bukan anggaran di kelurahan," ujarnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved