Ini Strategi Pemprov Banten Turunkan Stunting Sesuai Target Presiden
Provinsi Banten berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Upaya itu merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Provinsi Banten berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk.
Upaya itu merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Atas dasar itu, lembaga-lembaga yang terkait upaya menurunkan stunting dan gizi buruk, kita akan melakukan sinkronisasi agenda kerja, siapa yang mengerjakan apa," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, kepada awak media, Selasa (31/5/2022).
Baca juga: Potensi Resiko Stunting di Banten Capai 1,3 Juta Keluarga, Terbesar di Kabupaten Tangerang
Disampaikannya bahwa dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi BKKBN sebagai unit kerja.
BKKBN mendapatkan penugasan khusus terhadap agenda stunting dan gizi buruk.
"Maka kita menyatukan langkah untuk bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya penanganan stunting dan gizi buruk tersebut," katanya.
Al Muktabar mengatakan bahwa Pemprov Banten akan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Mulai dari pengorganisasian hingga pembiayaan.
Nantinya, kata Al, mereka akan difokuskan untuk melakukan pendataan NIK dan alamat para warga yang mengalami resiko stunting dan giji buruk.
Menurutnya ada tiga level pendekatan stunting dan gizi buruk.
Pertama pendekatan level 1, menggunakan pendekatan charity atau pemenuhan pangan yang bergizi.
"Jadi bahwa benar-benar atas keadaan yang ada, maka kita harus berikan makan yang baik, secara gizi, obat-obatan itu harus dilakukan," ucapnya.
Kemudian pendekatan level 2, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan keluarga.
Nantinya, masyarakat dalam hal ini rumah tangga sudah mulai harus bergaya sendiri.
Di mana masyarakat diharapkan secara berkelanjutan bisa keluar dari stunting tersebut.
Kemudian pendekatan level 3, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan kelompok.
"Sehingga dengan kelompok tersebut, mereka sudah bisa saling membantu dan menggiatkan kawasan sekitar yang bermasalah secara stunting dan gizi buruk," terangnya.
Dengan begitu, bagi masyarakat yang sudah keluar dari zona stunting dan gizi buruk.
Mereka bisa melangkah untuk bisa memiliki kemampuan lebih di bidang ekonomi.
"Mereka bisa diakseskan ke kredit usaha rakyat (KUR,-red), maka dia akan permanen selesai dari persoalan stunting dan gizi buruk," ujarnya.
Bahkan dengan melakukan kegiatan tersebut, Al Muktabar menilai bahwa mereka sudah bisa melakukan jaringan ekonomi dengan kawasan sekitar atau masyarakat sekitar.
Oleh karenanya, pihaknya akan terus mendorong dan mengupayakan agar seluruh stakeholder yang terlibat bisa di optimalkan.
"Karena secara kelembagaan kita ada PKK, organisasi masyarakat lainnya, instansi pemerintah maupun TNI-Polri," tambahnya.
