Breaking News:

Kemenkumham Banten

Lantik 3 Notaris Pengganti, Kepala Kemenkumham Banten Ingatkan Hati-hati Surat dan Keterangan Palsu

Apalagi dalam proses pembuatan akta autentik yang sering menimbulkan permasalahan hukum.

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto melantik tiga notaris pengganti di kantor Kemenkumham Banten, Senin (20/6/2022). Tejo Harwanto mengingatkan notaris pengganti untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto mengingatkan notaris pengganti untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Apalagi dalam proses pembuatan akta autentik yang sering menimbulkan permasalahan hukum.

"Terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan, seperti memberikan surat dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris," ujarnya, dikutip rilis yang diterima Tribun Banten.com, Senin (20/6/2022).

Hal itu dikatakan Tejo Harwanto di sela melantik tiga notaris pengganti di ruang Corporate University Kanwil Kemenkumham Banten, Senin.

Baca juga: Taryono Ingin Ada Layanan Hukum dan Imigrasi di MPP Kota Tangsel, Ini Tanggapan Kemenkumham Banten

Pelantikan juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Banten Andi Taletting Langi.

Adapun sebagai saksi adalah Plt Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Banten Rahadyanto dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual Erny Widiastuti.

Tiga notaris pengganti yang dilantik adalah Winny Kartika Tantri dan Nyoman Triyanti Yulistia dari Kota Tangerang, serta Mustajab dari Kabupaten Tangerang.

Menurut Tejo Harwanto, sumpah dan pelantikan notaris merupakan amanat UU tentang Jabatan Notaris yang wajib dilaksanakan notaris, termasuk notaris pengganti.

Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah, wilayah, dan pusat, akan mengawasi notaris pengganti selayaknya notaris.

Selaku penerima protokol dari notaris, para notaris pengganti diminta untuk segera menyerahkan kembali kepada notaris yang digantikan setelah masa cutinya berakhir.

“Berita acara penyerahan protokol tersebut juga agar segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat," ucap Tejo Harwanto.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved