Breaking News:

Nasib 1.682 PPPK di Kabupaten Serang Belum Jelas, Ratu Tatu dan APKASI Temui Pemerintah Pusat

Bupati Serang Ratu Tatu dan APKASI akan bertemu dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan nasib 1.682 PPPK Kabupaten Serang

Penulis: desi purnamasari | Editor: Glery Lazuardi
Desi Purnamasari/TribunBanten.com
Nasib 1.682 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru di Kabupaten Serang, Banten, belum jelas. Untuk itu, Bupati Serang Ratu Tatu Khasanah, akan bertemu pihak pemerintah pusat memperjuangkan nasib 1.682 PPPK Kabupaten Serang. 

TRIBUNBANTEN.COM - Nasib 1.682 PPPK)'>pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) untuk formasi guru di Kabupaten Serang, Banten, belum jelas.

Untuk itu, Bupati Serang Ratu Tatu Khasanah, akan bertemu pihak pemerintah pusat memperjuangkan nasib 1.682 PPPK Kabupaten Serang.

Pada Jumat (24/6/2022) ini, Ratu Tatu bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertemu pemerintah pusat untuk mendiskusikan terkait nasib 1.682 PPPK Kabupaten Serang

"Karena ini tidak terganggarkan di APBD, nanti kita akan kesulitan untuk memberikan SK, jika SK diberikan kami pun harus memberikan gajinya," katanya di Pendopo Bupati Serang, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: 162 CPNS dan 24 PPPK Non Guru Terima SK, Ini Pesan Bupati Serang

Menurut, Tatu ini juga yang memang tidak terkomunikasikan dengan baik oleh kementrian pendidikan dan pemerintah kabupaten.

Pada perekrutan PPPK dilakukan langsung oleh Kemendikbud. Dimana Mendikbud meminta data dan tidak dikomunikasikan dengan pemda.

Sehingga ketika membuat anggaran untuk 2022 gaji PPPK yang jumlahnya 1.682 tidak dimasukan.

"Saya dengan jajaran APKASI akan ke pusat untuk mendiskusikan hal ini terkait dengan PPPK juga pemutusan honorer," katanya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, Pemda masih terus memperjuangkan nasib PPPK Kabupaten Serang.

Saat ini 1.682 PPPK sudah dilimpahkan ke daerah hanya saja yang menjadi masalah adalah ketersediaan anggaran untuk menggajinya.

"SK masih tertahan di kami, masih ada. Kalau dibagikan uang untuk gaji belum ada gimana," katanya.

Baca juga: DPRD Kabupaten Serang akan Cari Aset Pemkab untuk Dijual Jika Tidak Ada Solusi Bayar Gaji PPPK

Disinggung terkait adanya peluang jual aset untuk membayar gaji PPPK, Surtaman mengatakan itu kemungkin salah satu alternatif.

"Untuk BKPSDM lebih ke dari sisi SDMnya ya, kalau terkait aset dan sebagainya nanti BPKAD yang menyampaikan lebih jelasnya," katanya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved