Breaking News:

Nikita Mirzani Jadi Tersangka, IPW: Proses Hukum Jika Penuhi Unsur Pidana!

IPW meminta Polresta Serang Kota menjerat hukum artis Nikita Mirzani jika memenuhi unsur pidana.

Editor: Glery Lazuardi
tribunnews
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan aparat Polresta Serang Kota dapat menjerat hukum artis Nikita Mirzani jika memenuhi unsur pidana. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi bertema UU ITE Payung Hukum Berbangsa dan Bernegara yang digelar Jakarta Journalist Center, pada Kamis (30/6/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.

Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) atau pasal 36 jo pasal 51 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau Penistaan dengan tulisan sebagai dimaksud pasal 311 KUHPidana.

Ketua Indonesia Police Watch ( IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan aparat Polresta Serang Kota dapat menjerat hukum artis Nikita Mirzani jika memenuhi unsur pidana.

"Ketika undang-undang sudah ada dan diundangkan, maka bisa diterapkan kepada warga negara. Terbukti semua yang memenuhi unsur bisa dijerat," kata Sugeng Teguh Santoso.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi bertema UU ITE Payung Hukum Berbangsa dan Bernegara yang digelar Jakarta Journalist Center, pada Kamis (30/6/2022).

Dia menilai upaya aparat Polresta Serang Kota menangani perkara pencemaran nama baik yang melibatkan artis Nikita Mirzani hanya membuang waktu.

Pencemaran nama baik itu seharusnya hanya menjadi urusan internal dari pihak pelapor Dito Mahendra dan Nikita Mirzani, namun tetap dilaporkan ke Polresta Serang Kota karena diduga melanggar aturan di UU ITE.

"Menghabiskan waktu menurut saya. Menghabiskan sumber daya energi penegak hukum," ujarnya.

Baca juga: Nikita Mirzani Sindir Soal Kasus Nindy Ayunda, Minta Polres Jaksel Tak Kalah dari Polres Banten

Saat ini, dia melihat, media sosial seolah menjadi panggung oleh sejumlah orang yang memproduksi konten lalu saling menyerang satu sama lain yang berujung pada laporan di kepolisian.

"Banyak sampah di ruang publik yang diproduksi orang yang tidak terhormat. Di antara mereka itu merasa kehormatan diserang. Menghabiskan sumber daya penegak hukum. Tak ada edukasi yang bawa nilai filosofis," ujarnya.

Menyikapi kasus pencemaran nama baik yang diduga melibatkan Nikita Mirzani itu, Sugeng Teguh Santoso, meminta aparat pembuat undang-undang untuk merevisi UU ITE.

"Pasal pencemaran nama baik dicabut, karena rentan ketika diterapkan mengukur perasaan orang. Akhirnya tersita sumber daya kita," ujarnya

Baca juga: Nikita Mirzani Jadi Tersangka, Karangan Bunga Berjejer di Mapolresta Serang, Jangan Pernah Takut

Selain itu, dia meminta, pemerintah membersihkan konten-konten di media sosial.

"Konten sampah itu di ruang publik bagaimana pemerintah membersihkan. Tak bermutu dan membuat anak terpengaruh," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved