Breaking News:

Kemenkumham Banten

Kasus Covid-19 Menurun, Ini Pengunjung Narapidana dan Tahanan yang Diperbolehkan untuk Tatap Muka

Penyesuaian itu memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 yang menunjukkan tren menurun.

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Kepala Divisi Kemasyarakatan Kemenkumham Banten Masjuno (kedua dari kanan) mengikuti sosialisasi dan penguatan pelaksanaan penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar, Jumat (1/7/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar sosialisasi dan penguatan pelaksanaan penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar, Jumat (1/7/2022).

Sosialisasi secara virtual ini diikuti kepala Divisi Pemasyarakatan serta seluruh kepala lapas, rutan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA), dan Balai Pemasyarakatan ( Bapas) di seluruh Indonesia.

Penyesuaian itu memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 yang menunjukkan tren menurun.

Sosialisasi juga dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Banten Masjuno.

Baca juga: Bertemu DJKN Banten, Kemenkumham Banten Ingin Gunakan Aset eks BLBI untuk Rumah Tahanan

Dia akan segera menindaklanjuti sosialisasi dengan menggelar rapat terbatas pembahasan mitigasi risiko implementasi surat edaran Dirjen Pemasyarakatan No: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022.

Surat edaran itu tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka Dan Pembinaan Yang Melibatkan Pihak Luar.

Menurut Masjuno, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu kesiapan lapas, rutan, dan LPKA untuk melaksanakan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar.

"Kesiapan itu dengan melakukan mitigasi risiko," katanya melalui rilis yang diterima Tribun Banten.com, Senin (4/7/2022).

Kegiatan pelaksanaan layanan kunjungan secara tatap muka ini akan dilakukan evaluasi, pembinaan, monitoring, dan pengendalian.

"Kami juga secara berkala akan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui kepala Kanwil Kemenkumham Banten," ucapnya.

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Junaedi, dalam sosialisasi, mengatakan pengunjung narapidana yang diperbolehkan adalah keluarga inti dan kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa.

Selain itu, juga perwakilan kedutaan besar atau konselor narapidana warga negara asing (WNA) yang telah menerima vaksin ketiga.

Baca juga: Blok Tahanan Perempuan Rutan Kelas IIB Pandeglang Juga Disidak Tim Gabungan Kemenkumham Banten

Vaksin itu dibuktikan dengan aplikasi PeduliLindungi atau sertifikasi.

Adapun bagi yang belum menerima vaksin lengkap harus menyertakan hasil negatif rapid atau swab antigen.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved