Breaking News:

Ribuan Perusahaan Bangkrut karena Pandemi Covid-19, Kepala Disnakertrans Banten: PHK Tidak Haram!

Sejak adanya kasus pandemi Covid-19, jumlah perusahaan di Banten mengalami penurunan dari 31.000 perusahaan menjadi 28.000 perusahaan.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Ahmad Haris
net
Ilustrasi PHK. Selama kurun waktu dua tahun, sejak adanya kasus pandemi Covid-19, jumlah perusahaan di Banten mengalami penurunan dari 31.000 perusahaan menjadi 28.000 perusahaan atau turun sekitar 3000 perusahaan. Menurut Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, PHK bukanlah hal yang haram. 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Selama kurun waktu dua tahun, sejak adanya kasus pandemi Covid-19, jumlah perusahaan di Banten mengalami penurunan.

Berdasarkan data dari Disnakertrans Provinsi Banten, dari 31.000 perusahaan, kini menjadi 28.000 perusahaan atau sekitar 3.000 perusahaan tutup.

Penurunan jumlah perusahaan di Banten terjadi akibat dari beberapa faktor.

Baca juga: 200 Karyawan Start up Zenius Kena PHK, Bagaimana dengan Pesangonnya?

Di antaranya karena dampak adanya pandemi Covid-19 dan juga relokasi tempat usaha.

Di mana sejumlah perusahaan melakukan relokasi, atau pindah lokasi ke tempat yang UMK nya lebih rendah dari daerah yang ada di Banten

Akibatnya, sejumlah perusahaan melakukan PHK)'>pemutusan hubungan kerja ( PHK), terhadap ratusan atau bahkan ribuan karyawan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, bahwa PHK merupakan suatu hal yang tidak haram dilakukan.

"Yang perlu kita pahami bersama PHK itu bukan barang haram, tapi PHK itu sudah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada Tribun Banten.com saat ditemui di kantornya, Senin (4/7/2022).

Diakuinya, sejak menjabat sebagai Kepala Dinsakertrans Provinsi Banten hampir tiga bulan ini, sejumlah perusahaan masih ada yang melakukan PHK kepada karyawannya.

Di antaranya dilakukan oleh salah satu perusahaan di daerah Tangerang.

Ada sekitar 130 orang yang masih dalam masa percobaan, atau pemagangan dilakukan PHK.

"Setelah kita koordinasi, ternyata ordernya dibatalin. Sehingga mereka harus melakukan PHK terhadap karyawan yang masih dalam masa percobaan dan pemagangan," katanya.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi saat berbincang dengan Manager TribunBanten.com ditemui di kantornya, Senin (4/7/2022). Menurut Septo, PHK bukanlah barang haram sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi saat berbincang dengan Manager TribunBanten.com ditemui di kantornya, Senin (4/7/2022). Menurut Septo, PHK bukanlah barang haram sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (TribunBanten.com/Ahmad Tajudin)

Namun, meskipun dilakukan PHK oleh perusahaan tersebut, para karyawan yang terkena PHK tetap diberikan gaji dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Para karyawan diberikan jaminan BPJS hingga enam bulan sejak di PHK.

Baca juga: Pekerja di Kabupaten Serang yang di-PHK Bakal Kembali Bekerja

Setelah mereka mendapat pekerjaan lagi di tempat lain, maka perusahaan itulah yang akan melanjutkan untuk membayar premi tersebut.

"Jadi PHK itu tidak haram. Hanya persoalannya yang melapor ke kita itu dilakukan PHK sepihak, yang tidak memenuhi norma-norma pekerjaan dan norma-norma industri yang sesuai dengan peraturan UU, PP maupun keputusan kementrian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Jika ditotal, selama tiga bulan dirinya menjabat sebagai Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, jumlah karyawan yang terkena PHK lebih banyak terjadi di Tangerang, yakni ada sekitar 250-300 orang.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved