Breaking News:

Kemenkumham Banten

PPATK, Kemenkumham Banten, dan Ditjen AHU Audit Notaris di Cilegon, Upaya Mencegah Pencucian Uang

Tim Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham berada di kantor notaris yang diaudit, dan pihak PPATK secara daring.

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Kanwil Kemenkumham Banten pun menggelar Joint Audit Kepatuhan PMPJ secara hibrid pada 4-8 Juli 2022. Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) sebagaimana dimaksud PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencucian Uang. 

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ( PMPJ) sebagaimana dimaksud PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencucian Uang.

Hal itu demi mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti-pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Kanwil Kemenkumham Banten pun menggelar Joint Audit Kepatuhan PMPJ secara hibrid pada 4-8 Juli 2022.

Baca juga: 140 Pegawai Tes Urine, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten: Komitmen untuk Perangi Narkoba

Tim Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham berada di kantor notaris-yang-diaudit' title=' notaris yang diaudit'> notaris yang diaudit, dan pihak PPATK secara daring.

Plt Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Banten Rahadyanto mengatakan notaris-yang-diaudit' title=' notaris yang diaudit'> notaris yang diaudit adalah di Cilegon.

Notaris itu yang diaudit merupakan satu di antara yang memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil analisa PMPJ dari PPATK.

Kemenkumham Banten dengan MPW dan MPD juga akan mengaudit notaris lainnya pada agenda berikutnya.

Rahadyanto mengatakan penerapan PMPJ untuk kepentingan para pihak serta melindungi notaris.

“Agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak dimanfaatkan pengguna jasa yang melakukan pencucian uang dan mengalihkan transaksinya ke bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya," ucap pria yang akrab disapa Anto ini.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Banten Ajak Para Aparat Penegak Hukum Wujudkan Banten Bebas dari Narkoba

Dia memastikan pelaporan oleh notaris ini dijamin kerahasiaan.

Identitas pelapor dilindungi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved