Breaking News:

KSPI Minta Anies Lakukan Perlawanan Putusan PTUN, Desak UMP DKI Tetap Rp 4,6 Juta

KSPI menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta

Editor: Glery Lazuardi
Dok Pemprov DKI Jakarta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454. 

TRIBUNBANTEN.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454.

"Akibat adanya keputusan PTUN yang menurunkan UMP, mengakibatkan kekacauan di tingkat implementasi di lapangan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran persnya, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Survei: Ganjar Kalahkan Prabowo & Anies di 3 Provinsi Pulau Jawa, Elektabilitas Capai 48,2 persen

Said menyampaikan, penolakan ini didasari oleh sejumlah alasan. Pertama, ujarnya, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan.

Penurunan upah ini, kata Said, dinilai bisa menimbulkan konflik antara buruh dan pengusaha. Sebab, selama tujuh bulan, buruh sudah menerima upah dengan UMP Rp 4.641.854.

Said menilai, buruh pasti tidak akan terima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp 100.000 pada bulan Agustus.

"Buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan. Selain itu, di seluruh dunia, tidak ada penurunan upah di tengah jalan," tegasnya.

"Kalaulah mau diputuskan oleh PTUN, seharusnya diputuskan pada Januari 2022, sebelum UMP 2022 diberlakukan," sambung dia.

Alasan kedua, lanjut dia, sejak awal KSPI menolak PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurut Said Iqbal, keputusan PTUN membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU 13 No 2003, tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Anies Baswedan Kalah Lawan Pengusaha di PTUN, UMP 2022 DKI Jakarta Tetap Rp 4,5 Juta

"Jadi putusan ini cacat hukum karena dasarnya tidak jelas. Dia cacat hukum. Maka KSPI menolak," tegasnya.

Alasan ketiga, wibawa pemerintah DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan Gubernur mengnei UMP 2022.

" KSPI meminta Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Said Iqbal.

KSPI, lanjut dia, juga mendesak Anies untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen.

Baca juga: Sapi Anies Baswedan Bernomor 024, Disebut Pengamat sebagai Tanda Dukungan Alam Tuk Bikin Perubahan

Sebelumnya, PTUN memerintahkan Anies membuat kebijakan baru mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.573.845.

Keputusan ini merupakan salah satu pokok sengketa keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Anies.

"Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845," bunyi putusan tersebut dalam laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Selasa (12/7/22).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved