Breaking News:

Eks Kadisdik Banten Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Diduga Korupsi Pengadaan Komputer UNBK

Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasi Samanhudi dituntut hukuman 1,5 penjara.

Editor: Glery Lazuardi
Eks Kadisdik Banten Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Diduga Korupsi Pengadaan Komputer UNBK
istimewa
Ilustrasi korupsi. Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasi Samanhudi dituntut hukuman 1,5 penjara. Engkos Kosasi Samanhudi diduga melakukan kasus korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018.

TRIBUNBANTEN.COM - Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasi Samanhudi dituntut hukuman 1,5 penjara.

Engkos Kosasi Samanhudi diduga melakukan kasus korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) tahun 2018.

Selain Engkos Kosasi Samanhudi ada tiga terdakwa lainnya yang dituntut empat tahun penjara.

Yaitu, Sekretaris Disdikbud Banten Ardius Prihantono. Kemudian, terdakwa Ucu Supriatna selaku Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (CAM), dan Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) Sahat Manahan Sihombing.

Sidang beragenda pembacaan tuntutan itu digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Serang. Kamis (14/7/2022) malam.

Baca juga: Kejati Banten Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Beras Hasil Giling Gabah Bulog Serang

JPU Subardi saat membacakan berkas tuntutan empat terdakwa secara bergantian itu menilai, keempatnya bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1990 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Engkos Kosasih Samanhudi berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Subardi dihadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo.

Sementara ketiga terdakwa lainnya Ardius Prihantono, Ucu Supriatna, dan Sahat Manahan Sihombing dituntut sama dengan terdakwa Engkos Kosasih yakni 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Tuntutan jaksa lainnya kepada terdakwa Sahat Manahan Sihombing untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian negara senilai Rp8,9 miliar.

Uang pengganti itu telah dibayarkan untuk dikembalikan kepada negara.

Sebelum memberikan hukuman, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan.

Subardi menyebutkan, keempat terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

Sedangkan hak yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga.

Baca juga: Kajati Banten soal Korupsi di Banten: Di Luar Nalar, Ada 21 Perkara Rasuah selama Empat Bulan

"Keringanan lainnya bahwa kerugian negara sudah dipulihkan," ujar Subardi.

Kasus tersebut bermula saat Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan Banten pada tahun 2018 menganggarkan Rp 25,5 miliar untuk pengadan 1.800 unit komputer kebutuhan pelaksanaan Ujian Nasional berbasis Komputer ( UNBK).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK, Eks Kadisdik Banten Dituntut 1,5 Tahun"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved