Breaking News:

Kepala Staf Presiden Moeldoko Sebut Jika Harga BBM Tidak Dinaikkan, Negara Kesulitan!

Moeldoko mengatakan, Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan sebagai imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Editor: Ahmad Haris
(Dok. Kantor Staf Kepresidenan)
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat meninjau proses seleksi wawancara peserta Sekolah Staf Kepresidenan (SSP), di Gedung Kridha Bakti, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan, imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Ia mengatakan, sebagai dampak lanjutannya, jika harga jual bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak dinaikkan, pemerintah yang mengalami kesulitan, karena menanggung beban subsidi yang besar.

"Kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak, yakni persoalan energi. Mau (harga BBM) dinaikkan masyarakat lagi sulit," ujar Moeldoko mengutip Kompas.com, Senin (18/7/2022).

"Tidak dinaikkan negara kesulitan. Karena untuk subsidinya (ke harga BBM) itu luar biasa," ujarnya lagi.

Baca juga: Dua Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK, Moeldoko: Anak Pejabat Gak Boleh Kaya? Gimana Sih Negara Ini

Menurut Moeldoko, kenaikan harga minyak mentah di dunia berpengaruh kepada APBN Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan dalam APBN, dampak kenaikan harga minyak dunia diproyeksikan tidak sampai 70 dollar AS per barrel.

Sementara itu, yang terjadi saat ini harga jual minyak mentah per barrel sudah lebih dari 100 dollar AS.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, dana dari APBN yang digunakan untuk menyubsidi BBM agar harga jualnya tetap murah sangat besar.

Moeldoko mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, harga BBM di Indonesia saat ini yang paling murah.

Selain itu, menurut dia, harga sejumlah bahan bakar seperti tabung elpiji 3 kilogram sudah hampir 12 tahun tidak dinaikkan.

"Bayangkan, pemerintah harus menyubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," ujar Moeldoko.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk mengubah skema pemberian subsidi, yakni tidak lagi memberi subsidi ke barang tetapi subsidi dialihkan untuk orang.

"Agar betul-betul address-nya jelas, mereka yang berhak, itu yang seharusnya mendapatkan (subsidi), tetapi justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu," ujar Moeldoko.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved