Breaking News:

UPDATE Kemendag Usul Perpanjangan Waktu Pungutan Ekspor CPO, Petani Sawit Masih Khawatirkan Hal Ini

Kementerian Perdagangan mengusulkan perpanjangan waktu pembebasan Pungutan Ekspor minyak kelapa sawit. Namun, petani sawit masih mengkhawatirkan ini

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan. Kementerian Perdagangan mengusulkan perpanjangan waktu pembebasan Pungutan Ekspor minyak kelapa sawit. Namun, petani sawit masih mengkhawatirkan mengalami kerugian jika pajak dan pungutan ekspor CPO nya tidak dihapus atau di kurangi secara signifikan. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya sampai pada akhir bulan Agustus 2022 ini.

Ketentuan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Adapun Sri Mulyani mengatakan, aturan ini dikeluarkan sebagai respons pemerintah atas situasi industri kelapa sawit dalam negeri. Namun, pembebasan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini tak berlaku permanen.

Baca juga: DAFTAR Harga TBS Sawit Hari Ini, Bagaimana Pengaruh Kebijakan Penghapusan Pungutan Ekspor CPO?

Kementerian Perdagangan mengatakan sudah mengusulkan perpanjangan waktu pembebasan Pungutan Ekspor (PE) minyak kelapa sawit atawa crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra bilang, usulan itu bertujuan untuk mengosongkan tangki timbun para pengusaha sawit dan agar dapat mengerek harga TBS dengan segera.

Meski demikian, Syailendra belum dapat memastikan berapa lama perpanjangan waktu penghapusan pungutan Ekspor CPO dan turunannya ini.

“Perpanjangannya belum tahu sih ini, tapi minimal sampai September atau Oktober. Ya, kita lihat lah nanti, kan ini juga belum ada keputusannya. Tapi kalau usulannya sudah disampaikan,” terang Syailendra pada Kontan.Co.Id, Senin (1/8).

Selanjutnya, disinggung terkait dengan rencana penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), menurut Syailendra kebijakan ini masih akan terus dilakukan.

Pasalnya menurut dia, penghapusan DMO ini masih hanya sekedar pertimbangan sampai pengusaha dapat komitmen dan konsistensi mengisi kebutuhan sawit dalam negeri.

“DMO sementara tetap, sampai benar benar pulih sampai kita yakin betul. Jadi kami harus yakini dulu, karena kami tidak ingin kekurangan stok lagi lah,” tutur Syailendra.

Halaman
1234
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved