Breaking News:

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Sukseskan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022

Berbagai upaya dan komitmen terus dilakukan, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut.

dokumentasi Pemprov Banten
Selain memperkuat pengawasan internal, Pemprov Banten terus membangun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Al Muktabar pun mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten dan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 oleh KPK. 

Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

Al Muktabar juga mendukung pelaksanaan SPI yang dilakukan KPK pada periode Juli 2022-September 2022.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang otoritas survei dalam hal ini KPK untuk memotret secara objektif risiko korupsi di Pemprov Banten.

Baca juga: Pemprov Banten dan BNPB Rumuskan Pencegahan Penularan Wabah PMK

Dia juga berharap para responden survei di internal maupun eksternal Pemprov Banten akan menyampaikan kondisi objektif yang dilihat dan dirasakan saat ini.

Agenda kerja dan langkah kegiatan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan Pemprov Banten, kata Al Muktabar, juga dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan. Kita mengupayakan betul apa yang disebut pemerintah hadir melayani. Konfirmasi-konfirmasi survei pada dasarnya parameter-parameternya mengarah ke sana (pelayanan),” ucapnya.

Pemprov Banten telah melaksanakan kegiatan sosialisasi SPI dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (15/6/2022).

Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan transparan.

Selain Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kegiatan juga dihadiri Pj Sekda Banten M Tranggono, seluruh pejabat eselon II dan III Pemprov Banten, serta perwakilan KPK RI dan BPKP Perwakilan Banten.

Menurut Al Muktabar, SPI dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, baik di tingkat pusat maupun daerah.

SPI untuk memetakan potensi terjadinya risiko korupsi di birokrasi.

Al Muktabar mengatakan, semua pihak harus menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya mengimbau kepada masyarakat jika masih terdapat hal-hal yang menjadi sebuah hambatan atas pelayanan, diharapkan dapat menginformasikan hal tersebut. Pemprov Banten terus berupaya semaksimal mungkin melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.

Ketua Tim Peneliti SPI 2022 Direktorat Monitoring KPK Sukardi Arifin menjelaskan SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan pencegahannya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved