Breaking News:

Pemprov Tak Kunjung Berikan Jaminan Kesejahteraan, Tenaga Honorer Banten Bertekad Terus Mengawal

Ribuan tenaga honorer di Banten menggelar aksi damai di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Senin (15/8/2022).

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Abdul Rosid
Ahmad Tajudin/TribunBanten.com
Ribuan tenaga honorer di Banten menggelar aksi damai di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Senin (15/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Ribuan tenaga honorer di Banten menggelar aksi damai di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Senin (15/8/2022).

Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengatakan para tenaga honorer di Banten sepakat menggelar aksi damai.

Aksi damai ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi berkaitan isu penghapusan honorer.

Baca juga: Jeritan Tenaga Honorer Banten Saat Aksi Damai , "Kami Mengadu Ke Siapa Lagi, Kalau Bukan Ke Bapak"

"Dikhawatirkan oleh para honorer akan berimbas, apabila tidak bergerak dan tidak ada jaminan dari pemerintah daerah berkaitan dengan penyelamatan honorer," ujarnya kepada awak media, Senin (15/8/2022).

Taufik mengatakan para tenaga honorer di Banten menginginkan agar Pemprov Banten bisa mengakomodir permintaan mereka menjadi PPPK atau CPNS tanpa melalui tes.

Menurutnya hal itu diinginkan oleh para tenaga honorer, lantaran mereka telah mengabdi cukup lama.

"Harapan kami tuh kami diangkat menjadi CPNS atau PPPK tanpa tes," katanya.

Disampaikan Taufik, pada Tahun 2022, pemerintah hanya menyiapkan kuota PPPK sekitar 1.800 orang.

Sedangkan jumlah total honorer di Banten ada sekitar 17 ribu lebih tenaga honorer.

Sehingga ada sisa sekitar 15 ribu orang lagi, kata Tafik, para tenaga honorer yang tidak terakomodir.

"Dalam jangka waktu 1 tahun, kami pesimistis Pemprov dapat menyelesaikannya," ucapnya.

Oleh karenanya, Taufik meminta kepada Pemprov untuk membuat roadmap yang jelas berkaitan dengan penyelesaian honorer.

Dirinya berharap agar jangan sampai Pemprov Banten membuka kuota untuk umum.

Baca juga: Wapres Sebut Subsidi Dana Haji Terlalu Besar, Maruf Amin: Subsidinya Capai 60 Persen

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved