Breaking News:

Bank Banten

Bank Banten dan Pemprov Banten Luncurkan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Al Muktabar berharap masyarakat dapat memanfaatkan adanya dispensasi pemberian denda PKB

dokumentasi Bank Banten
Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten Kompol Lucky Permana, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten Saldhy Putranto, Direktur Utama Bank Banten Dr Agus Syabarrudin, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penyerahan kedua, dan pengurangan pokok PKB dari luar Provinsi Banten, diluncurkan, Kamis (18/8/2022).

Peluncuran dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (“Bank Banten”) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Jasa Raharja Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya di Hotel Lynn, Serang.

Penghapusan itu dimulai pada 18 Agustus 2022-31 Desember 2022.

Baca juga: Peringati HUT Ke-6, Bank Banten (BEKS) Gelar Syukuran secara Sederhana dan Sukacita

Pada kesempatan yang sama, Bank Banten dan Bapenda Provinsi Banten juga melaksanakan rapat koordinasi sinergi penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah, sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Dr Agus Syabarrudin; Pj Gubernur Banten Al Muktabar; Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari; Kepala Jasa Raharja Cabang Banten Saldhy Putranto; dan Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten Kompol Lucky Permana.

Al Muktabar berharap masyarakat dapat memanfaatkan adanya dispensasi pemberian denda PKB bagi wajib pajak, sesuai Pergub Banten Nomor 24 Tahun 2022.

“Satu di antara upaya kita merawat wajib pajak agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan penghapusan denda untuk meringankan wajib pajak,” ujar Muktabar.

Opar Sohari mengatakan pada tahun 2022 tunggakan PKB Provinsi Banten senilai Rp 780 miliar.

Sebagai upaya mengoptimalisasi PAD dari sektor PKB, Pemprov Banten memberikan relaksasi penghapusan denda pajak.

Menurut Opar, Pemanfaatan program tersebut dapat dilakukan di 12 kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Samsat se-Banten yang pembayarannya dikelola oleh Bank Banten.

Baca juga: Bank Banten dan Hipmi Banten Kolaborasi Jaga Pendapatan Asli Daerah

Agus Syabarrudin mengatakan Bank Banten saat ini telah mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemda dalam mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh UPT dan Gerai Samsat yang tersebar di Provinsi Banten.

“Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan saat ini dapat dilakukan secara non-tunai baik menggunakan EDC, QRIS dan Indomaret terdekat. Sehingga wajib pajak akan semakin dimudahkan,” kata Agus.

Baca juga: Jaga Kepercayaan Publik, Bank Banten Berhasil Selesaikan Kredit Bermasalah Total Rp 200 Miliar

Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada nasabah, khususnya wajib pajak adalah wujud hadirnya pemerintah daerah dan Bank Banten dalam memberikan pelayanan prima.

Agus berharap, ke depannya, pemkot dan pemkab di Banten dapat berkolaborasi bersama Bank Banten dalam hal penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sehingga pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal karena pendapatan asli daerahnya berputar di Banten dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Banten.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved