Breaking News:

Kasus Penyimpangan Kredit, 4 Pegawai BUMD Kota Cilegon Didakwa Korupsi Rp 14 M

JPU pada Kejaksaan Negeri Cilegon mendakwa empat mantan pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) korupsi Rp 14,6 M.

Editor: Glery Lazuardi
Kasus Penyimpangan Kredit, 4 Pegawai BUMD Kota Cilegon Didakwa Korupsi Rp 14 M
istimewa
Ilustrasi korupsi. JPU pada Kejaksaan Negeri Cilegon mendakwa empat mantan pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) korupsi Rp 14,6 M.

TRIBUNBANTEN.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Cilegon mendakwa empat mantan pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) korupsi Rp 14,6 M.

Empat mantan pegawai itu diduga terlibat kasus penyimpangan pemberian fasilitas kredit tahun 2017-2021.

Sidang pembacaan surat dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada Rabu (31/8/2022).

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya terdakwa Maryatul Machfudoh, Idar Sudarma, Tenny Tania, Nina Noviana yang merugikan keuangan negara Rp 14.689.973.389.00," ujar Jaksa Penunut Umum (JPU) dari Kejari Cilegon Achmad Afriansyah dihadapan para terdakwa yang hadir secara daring. Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Kejati Dalami TPPU Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Banten

Para terdakwa, yaitu mantan Direktur Bisnis Sumber Daya Insani dan Umum BPRS CM, Idar Sudarmana, Manager Marketing, Tenny Tania, mantan staf marketing BPRS CM Nina Noviana dan Maryatul Machfudoh.

Dalam dakwaan, keempatnya dinilai telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang dijalankam BPRS CM kepada 32 nasabah dengan 248 komtrak pembiayaan selama lima tahun.

Afriansyah menyebut, pemberian pembiayaan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, aturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Keputusan Direksi.

"Pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian," kata dia.

Dari pemberian pembiayaan tidak sesuai prosedur itu telah memperkaya keempat terdakwa dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,6 miliar sesuai perhitungan BPKP Banten tahun 2022.

Afriansyah mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat BPRS CM mendapatkan penyertaan modal sejak berdiri pada tahun 2013 hingga 2022 dari Pemkot Cilegon sebesar Rp 56 miliar.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved