Breaking News:

Tanggapan Jokowi Hingga Luhut Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Editor: Abdul Rosid
Mildaniati/TribunBanten.com
Menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi, stok Pertalite di di SPBU Jalan Ahmad Yani Kota Serang, kosong, Rabu (31/8/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Wacanan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tengah hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Presiden Jokowi, menaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan segala risiko dan keuntungan.

Baca juga: Harga BBM Pertamina 1 September 2022 di Banten dan Sejumlah Wilayah Lainnya, Cek di Sini!

“Semuanya masih dalam proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati.”

“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (1/9/2022).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta kepada masyarakat agar tidak mempolitisasi soal wacana kenaikan BBM subsidi.

Luhut juga mengimbau, agar masyarakat tidak saling menyalahkan jika nantinya kenaikan harga BBM susidi diumumkan.

“Kenaikan BBM ke depan saya kira itu sudah dihitung-hitung betul oleh pemerintahm kalau nanti akhirnya akan diumumkan yang terbaik kita.”

“Ini adalah untuk kerja sama kita semua, ini masalah bangsa, seperti kita menangani Covid-19. Jadi kalau kita kompak, tidak saling menyalahkan, jangan dibikin politisasi mengenai ini. Semua pure ingin membuat Indonesia lebih bagus,” ungkap Luhut.

Diketahui, pemerintah belum memutuskan apakah harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar akan tetap dipertahankan atau naik.

Namun, isu kenaikan harga BBM subsidi semakin ramai diperbincangkan.

Di tengah isu kenaikan BBM subsidi ini, pemerintah menggelontorkan bantalan sosial untuk masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM.

Adapun total anggaran yang diberikan pemerintah untuk bantalan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, terbagi menjadi tiga jenis bantalan sosial.

Di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM ini kepada 20,65 juta kelompok masyarakat dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja.

Baca juga: Suasana Antrean Kendaraan di SPBU Kota Serang, Dampak Isu Kenaikan Harga BBM

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved