Breaking News:

Mahasiswa & Buruh akan Demo Besar-besar usai BBM Naik, Polisi Jaga Ketat 613 SPBU: Perintah Kapolda

Kepolisian telah mengantisipasi hal-hal yang menganggu kemanan dan ketertiban masyarakat menyusul harga BBM yang naik.

Kompas.com/istimewa
SPBU Pertamina 

TRIBUNBANTEN.COM - Kepolisian telah mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menyusul harga BBM yang naik.

Diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.

Sementara itu, antisipasi yang dilakukan polisi pasca BBm naik ialah dengan mengetatkan penjagaan di sejumlah SPBU di kawasan Jabodetabek.

”Sesuai dengan perintah pak Kapolda, akan ada personel untuk memantau ya."

"Jadi PMJ pastikan situasi kondusif, tak ada penimbunan, dan sebagainya,” ujar Kabid Humas  Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Minggu (4/9).

Selain itu, Zulpan menyebut personel akan menjaga 600 lebih SPBU.

Baca juga: Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru di Banten dan 33 Provinsi Lainnya

Hal itu bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan dan gangguan keamanan pascakenaikan harga BBM diumumkan.

”Ada 613 SPBU yang ada di wilayah hukum  Polda Metro Jaya. Kita pastikan semua aman,” katanya.

Organisasi Massa Buruh KSPSI meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, solar dan pertalite dengan menaikan upah buruh di seluruh Indonesia.

Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar."

"Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite.

Baca juga: Harga BBM Naik, Mahasiswa di Makassar Langsung Demo dan Blokade Jalan: Susahkan Masyarakat!

Menurut Arnod, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” ujar Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved